APBN 2022 Defisit 1,22 Persen per 14 Desember, Menkeu: Sudah Kembali Lebih Sehat

Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sumber :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

VIVA Bisnis – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 237,7 triliun atau 1,22 persen dari produk domestik bruto (PDB) per 14 Desember 2022.

Usai Nyoblos, Ini Harapan Sri Mulyani untuk Gubernur Banten dan Wali Kota Tangsel

Dengan target 2022 sebesar Rp 840,2 triliun atau 4,5 persen dari PDB, Menkeu memastikan bahwa realisasi defisit APBN tersebut jauh lebih kecil. Bahkan dibandingkan periode sama tahun lalu yang senilai Rp 617,4 triliun atau 3,64 persen PDB.

"Sehingga defisit ini menggambarkan bahwa APBN kita sudah kembali menjadi lebih sehat," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi di APBN KiTA, Selasa 20 Desember 2022.

Pakai Kemeja Abu-abu, Sri Mulyani Nyoblos di TPS Bintaro Tangsel

Menteri Keuangan, Sri Mulyani di APBN Kita.

Photo :
  • istimewa

Defisit APBN yang sudah on the track ini, lanjut dia, terjadi seiring dengan akselerasi belanja dan pendapatan negara yang juga tumbuh signifikan. Menkeu mencatat, belanja negara per 14 Desember 2022 mencapai Rp 2.717,6 triliun, sementara pendapatan negara mencapai Rp 2.579,9 triliun.

Sri Mulyani Ungkap Investasi di KEK Capai Rp 205,2 Triliun, Sudah Serap 132.227 Tenaga Kerja

Belanja negara tercatat tumbuh 11,9 persen secara year-on-year (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai sebesar Rp 2.429,4 triliun. Capaian itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.967,9 triliun atau naik 16,2 persen (yoy), dan transfer ke daerah Rp 749,7 triliun atau naik 1,9 persen (yoy).

Secara rinci, belanja negara terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 954,4 triliun, atau terkontraksi 6,7 persen (yoy). Sementara belanja non-kementerian/lembaga yaknk sebanyak Rp 1.013,5 triliun atau naik 51 persen (yoy).

Sri Mulyani menjelaskan, tingginya realisasi belanja non-kementerian/lembaga disebabkan besarnya pengeluaran untuk subsidi dan kompensasi untuk masyarakat, yakni senilai masing-masing Rp 206,9 triliun dan Rp 268,1 triliun.

Kondisi ini menurut Menkeu jelas menggambarkan bahwa APBN telah bekerja sangat keras untuk melindungi masyarakat, melalui belanja Kementerian/Lembaga dan Non-Kementerian/Lembaga.

"Sementara realisasi pendapatan negara tercatat tumbuh 36,9 persen (yoy) dari Rp 1.812 triliun, yang meliputi penerimaan perpajakan Rp 1.927,4 triliun atau tumbuh 38,1 persen (yoy), dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 551,1 triliun atau naik 33,2 persen (yoy)," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya