Kemenkeu Tegaskan Sudah Bayar Lunas DBH Kepulauan Meranti

VIVA BIsnis – Pemerintah menyatakan, telah membayar semua Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Kepulauan Meranti yang harus dibayarkan tahun 2022. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mengatakan dalam hal ini pemerintah telah mentransfer Rp 208 miliar untuk DBH. 

"Sudah direalisasikan Rp 208 miliar, ini kan realisasi 2022," kata Luky dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 16 Desember 2022. 

Lucky menegaskan, DBH yang sudah ditransfer tersebut sudah lebih dari yang ditargetkan. Hal itu karena pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 DBH Kepulauan Meranti sebesar Rp 198 miliar, itu mengartikan bahwa realisasi dana transfer DBH Kabupaten Meranti sudah mencapai 105 persen dari yang dialokasikan.

"Kalau dana bagi hasil total itu dianggarkan Meranti itu Rp 198 miliar," jelasnya.

Adapun Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menjelaskan pada tahun 2022, pihaknya menerima DBH sebesar Rp 114 miliar dengan hitungan harga minyak US$60 per barel. Kemudian dalam pembahasan APBD tahun 2023 sesuai pidato Presiden, harga minyak dunia naik menjadi US$100 per barel.

Dengan hitungan tersebut, Adil mengatakan seharusnya DPH yang diterima Meranti harus lebih banyak. Dikarenakan lifting minyak yang dihasilkan juga ikut bertambah. 



Bupati Meranti, Muhammad Adil

Photo :

• Instagram @muhammad_adil_riau

Menanggapi hal itu, Lucky menegaskan pihaknya belum pernah duduk bersama terkait masalah DBH. Sehingga, dia belum bisa memberikan konfirmasi terkait protes yang diajukan Adil sebagai kepala daerah. 

"Nah itu yang mau kami tanya," jelasnya. 

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyatakan pemerintah akan memanggil bupati Meranti Selasa depan untuk duduk bersama Kemenku dan Kementerian ESDM.

"Untuk meranti kita kasi bocoran nih, rencana hari Selasa besok mau diadakan pertemuan di fasilitasi ya tentu komponen terkait. Kementerian terkait Kemendagri, Kemenkeu, kemudian provinsi Riau dan ESDM," kata Agus.



Bupati Meranti, Muhammad Adil

Photo :

• Instagram @muhammad_adil_riau

Agus menuturkan, dari pemanggilan itu bulan dapat dipastikan apakah Adil akan hadir atau tidak. Namun, diharapkan bupati Meranti itu datang untuk meluruskan masalah yang sedang terjadi.

"Kalau tugas kami mengundang, memastikan datang itu belum kita konfirmasi kan masih agak lama ya. Dan saya kira ini kepentingan bersama ya harus datanglah," tegasnya.

"Kita harapkan datang biar semuanya bisa bicara terbuka tidak ada dusta diantara kita," tambahnya.

Halaman Selanjutnya

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyatakan pemerintah akan memanggil bupati Meranti Selasa depan untuk duduk bersama Kemenku dan Kementerian ESDM.