Disebut Tempat Iblis Sama Bupati Meranti, Kemenkeu Beberkan Dukungan Keuangan Pusat ke Daerah
- Anisa Aulia/VIVA.
VIVA Bisnis – Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mengklaim bahwa dukungan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Kepulauan Meranti jauh lebih besar dibandingkan kontribusi penerimaan daerah tersebut.
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka mengatakan, pemerintah dalam memberikan dukungan diantaranya melalui belanja yang mana salah satunya melalui transfer ke daerah (TKD).
Adapun pemerintah pada 2022 dari APBN mengalokasikan Rp 3.000 triliun. Dari total anggaran tersebut sebanyak Rp 804,4 triliun diberikan kepada daerah-daerah termasuk Meranti melalui TKD.
"Jadi kalau bisa dilihat imbangannya, berapa yang diambil dari daerah dibandingkan yang dikembalikan oleh Pemerintah Pusat dalam berbagai bentuk belanja baik Pemerintah Pusat maupun belanja TKD. Itu jauh lebih tinggi belanja yang dikeluarkan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah," kata Putut di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 16 Desember 2022.
Gedung Kemenkeu / Kementerian Keuangan RI
- vivanews/Andry Daud
Selain TKD, Kepulauan Meranti dan daerah lainnya juga menerima belanja pemerintah pusat seperti subsidi berupa bahan bakar minyak (BBM), LPG, listrik, dan pupuk. Kemudian bansos hingga pembangunan-pembangunan infrastruktur yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Diketahui, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil memprotes terkait besaran dana bagi hasil (DBH) migas yang diterima daerahnya. Karena menurutnya DBH yang diterima sangat kecil.
“Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak,” kata Adil.
Adil menyebutkan wilayah Meranti mendapatkan 8000 per barel minyak. Akan tetapi, ia mengaku tidak mendapatkan penjelasan dari Kemenkeu berapa total yang seharusnya mereka terima.
Kemudian, Adil menyebutkan bahwa dirinya sudah tiga kali mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk dilakukannya audiensi secara langsung. Namun, dirinya ditawarkan untuk melakukan audiensi secara daring atau online.
“Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai 3 kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online,” ucapnya.
Selanjutnya, Adil pun menjelaskan di tahun 2022 ini DBH minyak mendapatkan Rp 114 miliar. Namun, waktu itu hitungannya 60 dolar/barel pada perencanaan pembahasan APBD-nya. Sementara itu, di tahun 2023 kata dia, pembahasan APBD naik setelah mengikuti nota pidato Presiden Jokowi. Adil menyebutkan, pada saat itu hitungannya 1 barel US$100.
Kemudian, Adil pada saat mengikuti rapat bersama Kemenkeu dia tidak bisa menyampaikan keluhannya. Setelah didesak, barulah diterima DBH US$100 per barel.
Bupati Meranti, Muhammad Adil
- Instagram @muhammad_adil_riau
“Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa US$100 per barel,” tutur dia.
Dia pun mengaku sudah menghadiri sebuah agenda di Kota Bandung yang rencananya juga dihadiri oleh Sri Mulyani. Namun, ia pun menyebutkan bahwa dirinya tak kunjung bisa bertemu dengan Sri Mulyani dikarenakan yang bersangkutan tidak hadir.
“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” ungkapnya.
