Sri Mulyani Sebut Teknologi Digital Bikin Korupsi hingga Pungli Bansos Berkurang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sumber :
  • VIVA/Anisa Aulia

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, percepatan teknologi digital telah membantu Pemerintah meminimalisir tindak korupsi dan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat pada bantuan sosial (Bansos).

Ani begitu sapaan akrabnya mengatakan, saat ini bansos sudah banyak dilakukan melalui by name by address atau transfer langsung oleh pemerintah pusat ke rekening bank penerima manfaat.

"Teknologi digital ini telah memungkinkan Pemerintah langsung melakukan transaksi masyarakat dengan biaya yang sangat minimal kalau dibandingkan rezim belum adanya teknologi digital," kata Ani dalam Conference on Public Finance and Treasury 2022, Rabu, 14 Desember 2022.

Ani melanjutkan, sebelum adanya teknologi digital dari penyaluran bantuan sosial rentan untuk terjadi tindak korupsi hingga pungutan liar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Photo :
  • M Yudha P / VIVA.co.id

"Kekhawatiran setiap program Pemerintah yang langsung memberikan manfaat ke masyarakat akan dikhawatirkan melalui berbagai proses birokrasi administrasi. Yang kemudian sangat rentan terhadap korupsi atau pungutan liar yang kemudian manfaatnya kepada masyarakat menjadi menurun," jelasnya.

Namun jelasnya, dari pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat juga masih banyak yang harus diperbaiki. Seperti target penerima manfaat.

"Masih banyak yang harus diperbaiki seperti targetnya apakah rumah tangga tersebut betul-betul yang berhak menerima. Sehingga inclusion dan exclusion error harus terus kita perhatikan," ujarnya.

Lebih lanjut Ani mengatakan, dalam memanfaatkan teknologi digital seluruh kementerian lembaga (K/L) juga memanfaatkan kartu kredit Pemerintah.

BI Perpanjang Keringanan Bayar Tagihan Kartu Kredit hingga 30 Juni 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Photo :
  • istimewa

"Ini dalam rangka untuk mengakomodasi transaksi pada ekosistem menggunakan sistem perbankan dan sistem pembayaran beban-beban pemerintah melalui kartu kredit pemerintah," ucapnya.

Isu Kelompok Rentan Mesti Bisa Dipertimbangkan Cagub dalam Programnya Jika Menang Pilkada

Adapun dengan kartu kredit Pemerintah itu meringankan beban kerja dari sisi administrasi hingga pelaporan.

"Ini mengurangi banyak sekali aspek administrasi, pelaporan. Karena sekarang kita tahu persis setiap uang persediaan di dalam balance kartu kredit penggunaannya langsung pelaporannya tercatat," imbuhnya.

Inovasi dan Adaptasi Teknologi Informasi Penting Bagi Program PKK
Sampah plastik di laut.

Dari Sungai hingga Laut, Dampak Polusi Plastik pada Ekosistem Perairan

Polusi plastik adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan sektor informal.

img_title
VIVA.co.id
23 November 2024