Banyak Main Cantik, KPK Ungkap Ekosistem SIMBARA Terdeteksi Ada Penyelewengan
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA Bisnis – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan, pada Sistem Informasi Mineral dan Batu bara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA) yang dibuat Kementerian Keuangan untuk mengawasi batu bara dan produk mineral ekspor lainnya, terdeteksi terdapat penyelewengan.
"Untuk mengawasi batu bara SIMBARA ini ternyata tidak menyelesaikan masalah. Dari monitoring yang kita lakukan ini banyak sekali yang ilegal, main itu banyak dan mainnya sungguh sangat cantik," kata Alexander dalam acara puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Kementerian Keuangan Tahun 2022, Selasa 13 Desember 2022.
Alexander menyatakan, dari hasil monitoring yang dilakukan oleh KPK tidak mungkin, tindakan penyelewengan tersebut tidak diketahui oleh aparat penegak hukum.
Baca juga: Pemerintah Mau Impor Beras, Ganjar Ngotot Jangan Dulu
"Karena menambang batu bara ini nggak sehari, seminggu sebulan tapi tahunan. Dari batu bara ilegal itu bisa dapat sertifikat halal ini dari perusahaan yang punya IUP," jelasnya.
Menurutnya, praktik-praktik tersebut tidak bisa dimasuki oleh KPK. Padahal sangat jelas, hal itu telah merugikan negara.
"Ini yang kita nggak bisa masuk, padahal semua masuk ekosistem SIMBARA tapi kita belum mampu tertibkan tambang-tambang ilegal tadi," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menuturkan, sektor batu bara yang menggunakan digitalisasi Sistem Informasi dan Batu bara (SIMBARA). Menjadi patokan untuk semua sektor, untuk tidak ada pelaku yang dapat bermain-main.
“Kita lihat sekarang SIMBARA, bagaimana sekarang batu bara kita itu, tidak bisa orang main-main lagi. Jadi dari IUP-IUP ini semua langsung nanti berapa data yang dari dia, ke Kementerian ESDM data nanti keluar dari bea cukai itu akan semua terekam,” jelas Luhut.
Ponton besar bermuatan ribuan ton batu bara. (Ilustrasi)
- ANTARA/MTohamaksun.
Adapun dengan hal tersebut tidak lagi terjadi selisih angka. Di mana dalam hal tersebut dapat merugikan negara. Selain pada kelapa sawit, pada nikel juga akan dilakukan hal yang serupa.
“Tanpa kita sadari ternyata juga kena sekarang pada nikel. nikel ore ini akan kita monitor banget berapa sih sebenarnya produksinya. Karena masih banyak juga kan yang liar-liar,” ujarnya.
Luhut mengatakan, dengan menggunakan sistem digitalisasi maka cost atau biaya ekonomi akan turun. Dengan turunnya cost maka pendapatan negara akan terus bertambah.
“Jadi cost kita akan turun dan membuat pendapatan negara tambah lagi. Kalau anda lihat sekarang amatin pemimpin-pemimpin di daerah selama 6-7 bulan terakhir ini ada nggak yang ditangkap OTT, karena penyalahgunaan APBD. Nggak ada,” tegasnya.
Penyidik KPK Cecar Ronny Sompie soal Perlintasan Harun Masiku
Penyidik KPK mencecar mantan Dirjen Imigrasi, Ronny Franky Sompie terkait dengan perlintasan yang dilalui Harun Masiku.
