Korupsi Bikin Negara Sulit Keluar dari Middle Income Trap, Bagaimana RI?
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, korupsi merupakan sebuah masalah yang menyebabkan suatu negara terjebak ke dalam negara berpendapatan rendah atau middle income trap. Indonesia juga tercatat sudah terjebak sebagai negara middle income trap selama 29 tahun.
Ani begitu sapaan akrabnya mengatakan, korupsi menjadi penyebab memburuknya perekonomian suatu negara. Serta menjadi penghalang banyak negara-negara berkembang, miskin, hingga maju untuk menciptakan kemakmuran yang adil.
Menurutnya, kegiatan RI untuk terus berupaya mendeklarasikan perang terhadap tindak pidana korupsi sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Baca juga: Kemenkeu Disebut Iblis dan Setan, Stafsus Menkeu: Melukai Para Pegawai
"Salah satu elemen paling penting middle income trap adalah negara tidak mampu mengelola ancaman korupsi di negara tersebut. Sehingga setiap kali maju efek erosi dan korosif dari korupsi menggerogoti setiap upaya kemajuannya, sehingga negara-negara ini terus di dalam perangkap negara yang hanya setengah maju," kata Ani dalam acara puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Selasa 13 Desember 2022.
Menurutnya, salah satu elemen yang berkaitan dengan korupsi adalah terciptanya kesenjangan yang sangat timpang. Seperti kelompok kaya yang menguasai politik hingga ekonomi.
"Sekelompok yang sangat super kayak dan itu biasanya menguasai politik ekonomi dan menetapkan berbagai hal dari sisi sosial. Namun mayoritas masyarakat banyak yang menghadapi kemiskinan," jelasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- VIVA/Anisa Aulia
Ani menilai, jika suatu negara sudah maju bukan berarti tidak ada korupsi. Sebab katanya, korupsi selalu menggoda pejabat negara manapun.
"Tidak berarti kalau negara maju tidak ada masalah korupsi. Itu mungkin takdir akan terus menerus menyertai sikap dan tingkah laku kita," kata dia.
Prabowo Resmi Hapus Utang Petani-Nelayan, Kemenkeu Sebut Bagian dari Perbaikan Tata Kelola UMKM
Presiden Prabowo Subianto resmi meneken aturan untuk menghapus utang macet di masa lalu UMKM, petani, dan nelayan.
