Industri Ritel Offline Belum Pulih, Hippindo Harap Dukungan Pemerintah
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA Bisnis – Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Sejumlah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan terkait isu-isu yang diusung dalam Rakernas.
Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah berharap, dengan kondisi sektor ritel terutama sektor offline yang belum pulih akibat pandemi COVID-19, pemerintah bisa memberikan dukungan agar bisa segera bangkit.
"Kami berharap pemerintah dapat memberikan dukungan, karena saat ini sektor ritel offline belum pulih. Maka kami harapkan dukungan perizinan yang mudah," kata Budihardjo di kawasan Central Park, Jakarta Barat, Jumat 9 Desember 2022.
Hippindo Harap Dilibatkan dalam Pembuatan Peraturan
Ilustrasi ritel modern.
- Antara/Wahyu Putro
Dia menyampaikan kepada para perwakilan pemerintah, baik dari Kementerian/Lembaga yang hadir untuk menjalin koordinasi mengenai apa yang dibutuhkan sektor ritel dan apa yang bisa dibantu oleh pemerintah agar sektor ritel bisa segera bangkit pascapandemi COVID-19 ini.
"Izinkan kami dilibatkan dalam pembuatan peraturan-peraturan, supaya kami bisa memberikan masukan yang tepat, yang efisien, dan cepat, dan hasil daripada peraturan itu bisa kita gunakan bersama," ujar Budihardjo
Salah satunya yakni mengenai tingginya biaya izin-izin impor yang dinilai bisa didiskusikan lebih lanjut antara pihak Kementerian Perdagangan dan Hippindo. Terutama, pada proses impor untuk barang-barang yang belum diproduksi di Indonesia. Dia berharap agar Hippindo bisa diberikan kemudahan dalam mengimpor barang-barang tersebut.
"Karena kami adalah sektor ritel offline, yang sangat banyak menyerap tenaga kerja dari lapangan-lapangan kerja yang kami ciptakan dan kami buat, dan kami menarik investasi juga dari luar," ujarnya.
Selain itu, Budihardjo pun menjelaskan sejumlah program kerja utama untuk 2023, yang bakal dibahas Hippindo dalam Rakernas kali ini beserta sejumlah MoU yang bakal turut ditandatangani. Di antaranya yakni:
1. Memperjuangkan stimulus restrukturisasi kredit perbankan bagi sektor ritel offline agar dapat dilanjutkan OJK,
2. Memperjuangkan stimulus pada sektor ritel F&B, seperti PB1 menjadi PPN supaya sektor F&B dapat menggunakan PPN masukan,
3. Memperjuangkan kesejahteraan anggota dan karyawan sektor ritel, dalam bentuk program hijau seperti sepeda motor listrik, mobil listrik, solar panel, dll, sehingga dapat menekan biaya, membantu perusahaan mencapai target zero waste carbon, dan meningkatkan kapasitas produksi pabrik sepeda motor buatan Indonesia. Dimana semua ini sekaligus membantu pemerintah untuk menekan subsidi bahan bakar minyak, serta membuka lapangan kerja.
Hal ini ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman (MoU) Hippindo dengan Bank Mandiri, terkait pendanaan sektor Hijau,
4. MoU HIPPINDO dengan Badan Pangan Nasional terkait food waste,
5. MoU dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Dalam Negeri untuk pembukaan toko ritel lokal di Luar Negeri,
6. Mewujudkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru di ASEAN, dan bersamaan dengan Indonesia menjadi leader ASEAN summit di tahun 2023. Dimana Hippindo akan menyelenggarakan ASEAN Retail Summit, sehingga diharapkan ritel offline dapat menjadi penstabil harga agar daya beli konsumen dapat terjaga,
"Pada hari ini HIPPINDO juga memberikan penghargaan kepada pemerintah dalam hal penanganan COVID-19 di Indonesia, sebagai yang terbaik di dunia, yang memberikan dampak positif bagi sektor ritel offline di Indonesia," ujarnya.
