Erick Thohir Dinilai Mampu Antisipasi Kondisi yang Bisa Merusak BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir.
Sumber :
  • M Yudha P/VIVA.co.id

VIVA Bisnis – Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai mampu membuat perubahan yang bisa mengantisipasi semua kondisi yang bisa merusak BUMN. Hal itu diungkapkan Anggota Lingkar Studi Hukum dan Informasi, Anton Sulton. Dia berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) beruntung telah menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.

Erick Thohir Buka-bukaan Alasan Angkat Simon Aloysius Gantikan Nicke Widyawati Jadi Bos Pertamina

"Langkah-langkah strategis yang dimaksud adalah reformasi birokrasi di kementerian BUMN sekaligus upaya perampingan BUMN sehingga terciptanya kinerja birokrasi yang efektif dengan meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN, serta memperkuat kerangka tata kelola perusahaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 Desember 2022.

Menteri BUMN Erick Thohir.

Photo :
  • Dok. Kementerian BUMN
Erick Thohir Bakal Merger Pelni dan ASDP Masuk ke Pelindo

Anton menjelaskan, sebagai seorang menteri yang membina dan mengurus badan usaha-badan usaha milik Negara, juga dituntut untuk menciptakan jalan keluar dari kebuntuan bisnis konvensional yang sebelumnya masih didominasi dengan eksplorasi maupun eksploitasi bahan baku yang kerap menimbulkan persoalan lingkungan hidup dan masalah sosial lainnya. 

Erick Thohir Dinilai Tetap Berpihak ke UMKM

Bea Cukai Kawal Ekspor 27 Ton Briket Arang Asal Magelang ke Malaysia

Dalam kaitan itu, menurut Anton, Erick Thohir berhasil mengurangi perspektif dominan ekplorasi sumber daya alam menuju eksplorasi sumber daya manusia dan keberpihakannya kepada pengembangan UMKM. Hal itu, terang dia, terbukti dari kerja sama Menteri BUMN dengan menteri Koperasi dan UKM tentang optimalisasi belanja BUMN untuk produk UMKM yang sudah teralisasi Rp 24,5 Triliun.

"30.000 UMKM BUMN Go Online. Penyaluran Kredit UMKM di tahun 2022 sebesar sebesar Rp 386 Triliun. Pasar Digital (PaDi) UMKM. Menaikkan kelas produk UMKM ke pasar internasional. Mendorong pengusaha ritel untuk menggandeng UMKM, dan Refocusing Himbara sebagai bukti keberpihakan terhadap UMKM. Kemudian, ancaman sanksi direksi BUMN yang abaikan produk UMKM dan dukungan BUMN terhadap produk UMKM berlabel SNI," kata Anton.

Selain reformasi birokrasi di Kementerian BUMN, Erick Thohir, ungkap dia, melakukan langkah-langkah efisiensi di BUMN yang sampai sekarang telah menunjukkan hasil yang positif.

"Semenjak dilantik akhir tahun 2019 sampai akhir maret 2022, menteri BUMN Erick Thohir telah memangkas lebih dari 60 BUMN. Beberapa anak perusahaan dari BUMN besar dimerger ataupun dilikuidasi. Sampai tahun 2022 ini menjadi 41 BUMN dan akan kembali dilanjutkan mendorong konsolidasi BUMN dari 41 perusahaan ke 30. Kelompok usaha BUMN dipangkas dari 27 klaster menjadi 12 klaster," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya