BTN Bidik Penyaluran KPR ke 5,8 Juta Milenial di Indonesia
- Dokumentasi BTN.
VIVA Bisnis – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mencatat, ada sebanyak 5,8 juta generasi milenial (mengacu pada populasi berusia 21-40 tahun) di Indonesia yang belum memiliki rumah. Dengan mendominasinya generasi itu dalam  populasi masyarakat Indonesia saat ini, merupakan salah satu captive market pengembangan properti di Indonesia.Â
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo, dalam seminar Economic and Property Outlook bank BTN 2023 dengan tema ‘Tantangan Penyediaan Perumahan Rakyat Di tengah Ketidakpastian Ekonomi Global’, di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022. Menurutnya, saat ini salah satu potensi bisnis perumahan sangat menjanjikan di Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terjadi.
"Backlog perumahan saat ini sebesar 12,75 juta yang termasuk di dalamnya generasi milenial yang mendominasi populasi masyarakat Indonesia saat ini yang diperkirakan sebanyak 47 persen belumÂ
memiliki rumah merupakan potensi yang sangat besar dan menjadi salah satu captive market pengembangan properti di Indonesia," kata Haru dikutip dari keterangannya, Kamis, 8 Desember 2022.
Dirut BTN Haru Koesmahargyo.
- Dokumentasi BTN.
Haru menambahkan, selain diuntungkan dengan bonus demografi tersebut, prospek sektor properti di Indonesia ke depan juga masih bagus jika dilihat dari total penyaluran KPR yang terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya.
"Sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang terbukti mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan tetap tumbuh positifnya KPR di tengah turunnya ekonomi nasional dan mampu tumbuh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan total kredit selama pandemi," Â imbuhnya.
Sebagai informasi, KPR Nasional hingga triwulan III-2022 tumbuh sebesar 7,70 persen yoy, meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang sebesar 6,81 persen. BTN sendiri masih menjadi penyalur KPR Subsidi atau FLPP terbesar, mendominasi 71 persen dari seluruh total penyaluran FLPP 3 tahun terakhir.
Berdasarkan survei dari Bank Indonesia pada periode itu, 74.53 persen responden yang menyatakan masih bergantung pada KPR untuk bisa memiliki rumah.
Senada dengan Haru, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter Bank Indonesia (BI) Solikin MÂ Juhro juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan KPR terus menunjukkan perbaikan dengan risiko yang secara umum relatif terjaga.
Ilustrasi Rumah Idaman Milenial
- ist
"Selaras dengan hal tersebut, kinerja sektor properti tetap kuat, antara lain tercermin dari perkembangan proyek properti residensial dan apartemen yang tetap baik," ujarnya.
BI sendiri, lanjut Solikin, telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan relaksasi rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti maksimal 100 persen. Kebijakan ini memungkinkan para calon pembeli properti membayar uang muka alias down payment (DP) 0 persen, alias tak perlu bayar uang muka ketika memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah atau apartemen (KPR/KPA).
Kebijakan relaksasi ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. "Perpanjangan pelonggaran kebijakan LTV/FTV KPR hingga 31 Desember 2023 akan mendorong berlanjutnya perbaikan kinerja KPR," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna memastikan, Pemerintah terus berupaya menyelesaikan backlog perumahan melalui program-program bantuan perumahan yang tidak hanya affordable, namun juga equitable serta mendukung sustainabilitas bagi pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan subisidi perumahan.
Herry menyebut ada lima usulan pengembangan KPR Subsidi yang akan dijalankan pemerintah yakni dengan optimalisasi KPR FLPP, memperluas jangkauan KPR ASN/TNI/Polri, Rent to Own (RTO) untuk MBR Informal, KPR dengan Skema Staircasing Shared Ownership (SS0), serta pemberian KPR Mikro.
Sementara itu, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip mengungkapkan, untuk mendorong pasar pembiayaan perumahan lebih kompetitif, dibutuhkan penguatan dari sisi supply salah satunya dengan meningkatkan penyaluran KPR oleh perbankan.
"Pemerintah melalui BUMN perlu meningkatkan kapasitas penyaluran KPR dengan memberikan tambahan PMN kepada BTN Tahun 2023," ujarnya.
PDIP Tak Tolak Kenaikan PPN 12% tapi Minta Dikaji Ulang
PDIP menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, melalui pengesahan UU tentang HPP bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDIP.
