Inflasi di Kendari Capai 6,85 Persen, Pj Wali Kota Soroti Tarif Tiket Pesawat
- Viva.co.id/ Sherly (Tangerang)
VIVA Bisnis – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengungkapkan penyebab peningkatan angka inflasi di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tersebut. Menurut Asmawa, inflasi yang mencapai nyaris 7 persen di Kendari utamanya disebabkan tingginya harga transportasi angkutan udara atau tiket pesawat.
"Sektor yang berkontribusi terhadap peningkatan inflasi Kendari adalah sektor angkutan udara,” kata Asmawa Tosepu usai Rapat Koordinasi TPID se-Sultra di Kendari seperti dikutip dari Antara, Rabu, 7 Desember 2022.
Ia menjelaskan, pihaknya ingin memberikan subsidi ke penumpang pesawat, namun memang agak susah. “Tetapi kita sudah berupaya dengan berkoordinasi dengan seluruh maskapai yang masuk di Kota Kendari,” imbuhnya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu.
- Antara
Dijelaskannya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, pada November 2022 di Kendari tercatat mengalami inflasi (yoy) sebesar 6,85 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 115,60.
"Sektor transportasi khususnya angkutan udara yang menjadi kendala dalam menekan angka inflasi. Namun Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari telah mengeluarkan surat agar maskapai mampu menyesuaikan harga tiket saat ini," ujar dia.
Inflasi di Sektor Pertanian hingga Peternakan Masih Terkendali
Ilustrasi lahan pertanian.
Sementara itu, lanjut Asmawa, dari sektor pertanian maupun peternakan angka inflasi di sektor tersebut diperkirakan masih terkendali. Sebab pihaknya saat ini melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan pemantauan terhadap harga komoditi.
Untuk menekan angka inflasi ini, kata Asmawa, Pemkot Kendari juga melakukan koordinasi antar-daerah di Sultra untuk melakukan kerja sama.
"Kita selalu melakukan langkah-langkah monitoring pasar, kemudian pasar murah sampai ke tingkat kelurahan, termasuk berkoordinasi dengan kabupaten kota di sekitar untuk melakukan kerja sama," katanya.
Jelang Natal dan malam Tahun Baru, lanjutnya, Pemkot Kendari bakal melaksanakan operasi pasar dan pasar murah yang akan dilaksanakan di setiap kelurahan guna mengendalikan inflasi.
Respons Jokowi soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold)
