Saksi Ahli Sebut Produksi Bukan Penyebab Langkanya Minyak Goreng, Tapi Ini...

Selasa, 6 Desember 2022 - 10:52 WIB

Oleh :

Dusep Malik,

Minyak goreng di pasar tradisional Ciledug.

Sumber :

VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

VIVA Bisnis – Pakar Tata Niaga Minyak Goreng dan Industri Sawit, Wiko Saputra mengatakan, distribusi merupakan masalah utama penyebab kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu. Dia menyebut tidak ada kelangkaaan dalam aspek bahan baku. Artinya, kata dia, stok bahan baku mencukupi untuk pemenuhan stok minyak goreng.

Wiko menjelaskannya, dalam kesaksian ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) atau kasus minyak goreng.

"Saya menemukan bahwa sebenarnya tidak ada kelangkaan dalam aspek bahan baku, artinya stok bahan baku mencukupi untuk pemenuhan stok industri minyak goreng," kata Wiko dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin malam, 5 Desember 2022.

Menurut Wiko, masalah justru ada pada tingkat distribusi. “Tapi permasalahannya terjadi pada aspek distribusi, karena tidak terdistribusi ke pasar,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Patra M Zen, Penasihat Hukum terdakwa Master Parulian Tumanggor mengatakan, pernyataan ahli justru bertolak belakang dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menurut dia, pernyataan Wiko menyiratkan bahwa bahan baku minyak goreng cukup pada periode Januari-Maret 2022.

“Dengan demikian, tidak masalah jika pelaku usaha melakukan ekspor," kata Patra.

Menurut Patra, masalah justru berada pada sektor distribusi, bukan pada produsen migor. Sebab yang dihasilkan produsen sesuai peraturan yang berlaku.

"Pendapat ini justru menunjukkan masalah bukan ada di Wilmar Group, selaku produsen. Melainkan pada jalur distribusi," ujarnya.

Minyak goreng. (ilustrasi)

Photo :

VIVA/Yeni Lestari

Patra juga menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2016, Wilmar Group selaku produsen tidak boleh menjual langsung ke masyarakat. Selain itu, kata Patra, pendapat para ahli dibuat berdasarkan asumsi telah terjadi pelanggaran dalam proses penerbitan Persetujuan Ekspor.

"Asumsi ini sudah gugur karena tidak didukung fakta-fakta persidangan," kata Patra.

Adapun, Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) merugikan negara sejumlah Rp 18,3 triliun.

Terhadap hal ini, saksi ahli lainnya, ahli perekonomian negara Rimawan Pradiptio menyampaikan, kelangkaan itu terjadi saat masih terjadi wabah global COVID-19. Di luar negeri masih terjadi banyak korban. Di global juga terjadi kontraksi ekonomi.

Menurutnya, penetapan DMO itu cukup, dan ini bisa berhasil jika ada pengawasan sampai ke retail. Namun, masalah pengendalian menjadi masalah dan mimpi buruk dari pemerintah. Dia mengakui, kerugian negara sulit diperhitungkan. Perhitungan semestinya bukan untuk menyalahkan yang lain, atau mengalahkan yang lain. Sebab, dunia usaha juga dirugikan dengan kelangkaan.

Dia menyebutkan juga bahwa kelangkaan tidak bisa disamakan dengan kenaikan harga. Ditekankan, konsumsi minyak goreng tiap individu dan keluarga jelas berbeda.

Kejaksaan Agung menetapkan Lin Che Wei sebagai tersangka korupsi minyak goreng

Photo :

Kejaksaan Agung

Lima terdakwa dimaksud yakni adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.