Kemenhub Siapkan Posko Nataru Angkutan Laut, Ini Jadwal Pengoperasiannya
- Dokumentasi Kemenhub.
VIVA Bisnis – Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub, Arif Toha menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dalam rangka penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Khususnya, terkait dengan kesiapan terminal penumpang, keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran debarkasi/embarkasi penumpang.
“Saya intruksikan jajaran Ditjen Hubla untuk berkoordinasi dengan stakeholder yaitu Satuan Tugas COVID-19, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, Operator Terminal, Operator Kapal, Bea Cukai, Karantina, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan instansi terkait guna kelancaran Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023,” kata Arif dikutip dari keterangannya, Kamis, 1 Desember 2022.
Lebih lanjut Arif juga menginstruksikan jajaran Ditjen Hubla untuk melakukan sosialisasi segala peraturan, kebijakan dan perubahan yang dikeluarkan terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19. Khususnya kepada seluruh instansi dan masyarakat yang akan menggunakan transportasi laut.
Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub, Arif Toha.
- Fikri Halim/VIVA.co.id
“Selain itu saya meminta jajaran Ditjen Hubla untuk melakukan pemasangan banner dan spanduk yang berisikan informasi tentang kebijaksanaan pelaksanaan Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023,” jelas Arif.
Disaat yang sama Arif juga menginstruksikan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut untuk menyiapkan dan menyiagakan kapal-kapal perintis pada daerah-daerah yang berpotensi terjadi lonjakan dan penumpukan penumpang.
“Untuk Direktur Kenavigasian dan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menyiapkan dan menyiagakan kapal negara sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun 2023.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha.
- Dokumentasi Kemenhub.
Lebih lanjut Arif juga menjelaskan, Ditjen Hubla akan membentuk Posko Penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dimulai pada tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan 8 Januari 2023.
“Dalam posko tersebut akan mencakup 3 fungsi yaitu fungsi pencegahan, fungsi penanganan dan fungsi pelaporan,” ujar Arf.
