Tambang Ilegal Pakai Beking Bukan Cuma di Klaten, DPR Minta ESDM Bentuk Ditjen Gakkum
- tvOne/Haswadi
VIVA Bisnis – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyoroti maraknya tambang ilegal atau illegal mining di Indonesia. Menurut Eddy, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk menindak tambang ilegal di Indonesia.
Belakangan ini heboh mengenai tambang ilegal di Kalimantan Timur yang disebut Ismail Bolong ada dugaan keterlibatan petinggi Polri. Selain itu, ada juga seorang warga mengeluhkan terkait tambang ilegal di Klaten, Jawa Tengah melalui salah satu kanal sosial media.
Eddy meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tambang ilegal tersebut. Gibran Rakabuming pun menyebut tambang pasir di Klaten, Jawa Tengah mempunyai beking yang mengerikan.
"Menurut kami permasalahan illegal mining atau tambang ilegal tidak hanya terjadi di Klaten, terkait ilegal pasir. Tapi juga banyak di tempat lain, di Kalimantan illegal mining untuk batu bara, ada illegal mining untuk nikel dan lain-lain,” kata Eddy, Rabu, 30 November 2022.
Tambang pasir ilegal/Ilustrasi.
- Wawan Guan
Eddy mengatakan permasalahan tambang ilegal ini harus ditindak secara hukum. Selain itu, penindakan dilakukan tanpa pandang bulu.
“Permasalahan illegal mining ini tidak mungkin ditangani secara baik, ditanggulangi secara baik, andaikata tidak ada penegakan hukum yang konsisten, penegakan hukum yang tegas dan tidak memandang bulu,” kata Eddy.
Komisi VII DPR RI, terang Eddy, saat ini telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Illegal Mining untuk menangani masalah tambang ilegal. Salah satunya, Komisi VII bakal mengusulkan agar Kementerian ESDM membentuk Ditjen Gakkum untuk menindak tambang ilegal.
“Target yang dicapai selain penanggulangan masalah illegal mining adalah adanya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di ESDM, agar fungsi dan peran inspektorat tembang yang dirasakan sekarang yang belum maksimal bisa digantikan oleh Ditjen Gakkum di ESDM," kata Eddy.
Namun Sekjen PAN ini mengakui belum ada target terkait pembentukan Ditjen Gakkum ESDM itu.
“Jadi masih belum bisa diketahui kapan pembentukannya karena Panja Illegal Mining itu sendiri masih belum selesai masa bekerjanya. Jadi itu merupakan salah satu usulan yang akan nanti kami sampaikan di dalam kesimpulan Panja Illegal Mining,” imbuhnya.
