Wamenkeu Suahasil Minta Perbankan Kasih Kemudahan Kredit Produk Dalam Negeri
- Anisa Aulia/VIVA.
VIVA Bisnis – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta kepada perbankan, untuk memberikan insentif kepada nasabah yang akan melakukan kredit atau pembiayaan produk dalam negeri. Hal itu dilakukan untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia.
"Kalau kita pengen sumber pertumbuhan baru, ayo kita bicara menggunakan produk dalam negeri. Termasuk saya outreach kepada Permata Bank kalau produk dalam negeri dikasih kreditnya lebih cepat, kreditnya lebih banyak," kata Suahasil dalam Economic Outlook 2023, Selasa, 29 November 2022.
Suahasil menuturkan, penggunaan produk dalam negeri merupakan kunci bagi perekonomian di masa depan. Di mana menurutnya, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menggunakan produk dalam negeri.
Presiden Joko Widodo menjajal motor listrik buatan dalam negeri Gesits seusai melakukan audiensi dengan pihak-pihak yang terlibat proses produksi di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 7 November 2018.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
"Kita punya momentumnya, selama pandemi ekspor impor drop banget. Ini sekarang baru lagi naik lagi, ada momentumnya yaitu kita bisa hidup dengan produksi dalam negeri selama pandemi," ujarnya.
Adapun dalam menggunakan produk dalam negeri, saat ini pemerintah tengah serius untuk menggunakan produk tersebut. Suahasil mengungkapkan, dalam hal ini pemerintah menemukan jumlah anggaran sebesar Rp 747 pada 2022 untuk digunakan memproduksi produk dalam negeri.
"Kami di Pemerintah kita exercise, kita plototin betul APBN APBD kita ketemu angkanya Rp 747 triliun, APBN dan APBD yang menurut kita harusnya bisa untuk produksi dalam negeri," jelasnya.
Sementera itu, Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri untuk seluruh instansi, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pesawat N219 Produk Dalam Negeri ini Bernama Nurtanio
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp 2.714 triliun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp 1.197 triliun. Jumlah tersebut harus dimanfaatkan untuk membeli produk dalam negeri dan membangkitkan ekonomi tanah air, jangan justru diberikan produk impor.
"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH badan, PPH perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," kata Jokowi.
Luhut Kasih Sinyal Penerapan PPN Naik Jadi 12 Persen Diundur, Aprindo: Kami Minta Menunda
Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin menyatakan keberatan atas rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.
