Gerakan Nol Karbon Diharapkan Berlanjut di BPP HIPMI 2022-2025
- VIVA/Fajar Sodiq
VIVA Bisnis – Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Indonesia (Hipmi) 2022-2025 diharapkan mampu melanjutkan program kerja dan kerja sama yang sudah diinisiasi oleh pengurus sebelumnya. Salah satunya adalah gerakan nol karbon.
Robert Muda Hartawan yang merupakan Ketua Bidang 5 BPP HIPMI periode 2019-2022 yaitu Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup beserta jajaran mengucapkan selamat atas terselenggaranya MUNAS XVII HIPMI di Surakarta dan terpilihnya Ketua Umum BPP HIPMI periode 2022-2025, Akbar Himawan Buchari.
“Semoga pengurus BPP HIPMI 2022-2025 bisa melanjutkan program-program kerja dan kerja sama yang sebelumnya sudah diinisiasi dengan baik oleh pengurus BPP HIPMI periode 2019-2022 bersama BPD HIPMI se-Indonesia.” ujar Robert dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 November 2022.
Ia menjelaskan, salah satu program strategis bidang 5 periode 2019-2022 adalah ‘Gerakan Nol Karbon’ yang di inisiasi oleh BPP HIPMI dan BPD HIPMI JAYA. M. Aaron Sampetoeding sebagai penggagas Gerakan Nol Karbon mengungkapkan inisiatif ini bertujuan untuk turut serta berperan aktif mendukung pemerintah dalam upaya pengurangan emisi karbon.
Gerakan Nol Karbon disebut akan menggerakkan kader HIPMI di setiap daerah untuk bersama dengan pemimpin daerah memonitor target dan tingkat pengurangan emisi karbon.
Ketua Bidang 5 HIPMI DKI JAYA dan praktisi lingkungan hidup, David Christian pun berharap inisiatif ini dapat menciptakan pengusaha muda yang tidak hanya berkontribusi meningkatkan ekonomi Indonesia namun juga menjaga lingkungan kita bersama.
Selain itu, bidang 5 BPP HIPMI periode 2019-2022 juga mengusulkan kepada pengurus baru untuk melanjutkan kolaborasi program Youth Enterpreneurship and Employment Support Services (YESS) yang merupakan program sinergi antara Kementan dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan bagi pemuda-pemudi di wilayah pedesaan untuk mengembangkan ekonomi mereka melalui kewirausahaan pengembangan usaha.
Asosiasi Pengusaha Konstruksi Tolak Kenaikkan PPN Jadi 12 Persen, Harga Material Bisa Meroket
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), menolak rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sebesar 12 persen.
