Raih Pendanaan Rp 310 Triliun untuk Transisi Energi, Pemerintah RI Diminta Transparan
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
VIVA Bisnis – Indonesia memperoleh dana bantuan untuk membiayai program transisi energi sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun. Komitmen pendanaan itu disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.
Joe Biden mengatakan, akan memobilisasi dana tersebut untuk mendukung Indonesia mengurangi emisi dan mengembangkan jaringan energi baru dan terbarukan (EBT) dan membantu mengurangi PLTU batu bara.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti hasil KTT G20 terkait komitmen pendanaan transisi energi pada Just Energy Transition Partnership (JETP) serta Energy Transition Mechanism (ETM).
Bhima meminta pemerintah untuk transparan terhadap proyek yang akan didanai hibah dan pinjaman lunak yang diberikan melalui JETP senilai US$20 miliar tersebut.
"Peran keterlibatan publik menjadi isu yang sentral, termasuk pembelajaran dari pengalaman JETP di Afrika Selatan," kata Bhima dalam keterangan yang diterima VIVA, Kamis 17 November 2022.
Presiden AS Joe Biden bertemu dengan Presiden Joko Widodo di KTT G20 Bali, Indonesia.
- VIVA/Natania Longdong.
Bhima mengatakan, rencana pemerintah terkait penawaran program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara masih overvalued.
"Sebagai contoh, kerja sama dengan kerangka ETM-ADB untuk pensiun dini PLTU Cirebon 1 dengan kapasitas 660 MW dihitung memiliki umur operasional 40-50 tahun. Nilai pendanaan mencapai U$250-300 juta, padahal dalam jangka panjang aset PLTU batu bara termasuk aset yang nilainya terus menurun," ujarnya.
Dengan itu, Bhima meminta agar program pensiun dini PLTU tidak membuat nilai valuasi terlalu tinggi. Karena menurutnya, dana transisi energi bisa dipakai untuk investasi di EBT.
"Pembagian dana kebutuhan pensiun dini PLTU vs investasi EBT harus berimbang," imbuhnya.
Selain itu, jelas Bhima, dengan perolehan dana transisi energi JETP dan ETM diharapkan tidak untuk dipersepsikan sebagai upaya melakukan bailout atas kesalahan over supply listrik PLN.
"Sehingga pensiun dini PLTU hanya ditujukan pada pembangkit yang menjadi penyebab over supply listrik Jawa-Bali. Solusinya perlu revisi total pada kontrak jual-beli listrik PLN dengan pihak IPP (Independent Power Producers) yang menjadi penyebab utama oversupply listrik," kata dia.
