Soal Kesepakatan Terkait Perang Rusia-Ukraina, Sri Mulyani: Negara G20 Hormati Posisi Indonesia
- Anisa Aulia/VIVA.
VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, para negara anggota G20 menghormati posisi Indonesia sebagai Presidensi G20. Sebab para anggota menyepakati paragraf terkait perang di Ukraina, pada leaders level di Bali.
Sri Mulyani menceritakan, pada pertemuan jalur keuangan Presidensi G20 yang berlangsung di tahun ini. Hanya satu pertemuan saja yang menghasilkan kesepakatan atau komunike.
"Menteri Keuangan ini termasuk yang frekuensi pertemuan G20 paling banyak yaitu tujuh kali. Jadi satu-satunya pertemuan menteri keuangan yang menghasilkan komonike adalah bulan Februari itu persis sebelum perang Ukraina," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu, 16 November 2022.
Menkeu Sri Mulyani.
- Anisa Aulia/VIVA.
Ani begitu sapaan akrabnya mengatakan, setelah terjadinya perang di pertemuan berikutnya tidak dihasilkan komunike. Di mana itu menyangkut perang di Ukraina.
"Sesudah itu kita tidak berhasil apa yang disebut komunike tapi chair summary yang menggambarkan bahwa perbedaan sesudah terjadinya perang sangat lebar dan sangat dalam," jelasnya.
Adapun pada pertemuan kepala negara anggota G20 yang berlangsung di Bali, pada 15-16 November 2022. Para pimpinan menyepakati isi deklarasi bawa perang di Ukraina melanggar batas wilayah.
Presiden Jokowi saat membuka KTT G20 Indonesia
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
"Pada level menteri untuk paragraf masalah perang itu tidak tercapai kesepakatan. Sehingga baru sampai kesepakatan pada leaders level apa itu artinya? Bahwa selama proses negosiasi yang berbulan bulan ini para anggota G20 begitu menghormati posisi Indonesia, yang terus berusaha untuk menjembatani dan kita tidak tidak langsung menyisihkan dan mengisolasi," jelasnya.
Diketahui, pada pertemuan presidensi jalur keuangan Juli dan Oktober 2022 terdapat paragraf perbedaan pandangan negara anggota. Di mana pada paragraf tersebut disebutkan bahwa Rusia merupakan negara penyebab perlambatan ekonomi serta krisis pangan dan energi.
PPN Naik Jadi 12 Persen, Ketua Aprindo Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang
Ketua Umum Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) minta Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang rencana kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) hingga 12 persen.
