Bappenas Serukan Blended Finance untuk Pembiayaan SDGs
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya/Tangkapan layar
VIVA Bisnis – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menegaskan komitmen Indonesia untuk meningkatkan upaya pembiayaan inovatif, seperti pembiayaan campuran (blended finance). Skema ini diharapkan bisa menjadi sumber pendanaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs).
Studi The Organisation for Economic Co-operation and Development Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021 memperkirakan, kesenjangan pembiayaan SDGs akan meningkat sebesar 70 persen, dari US$2,5 triliun menjadi US$4,2 triliun.
"Kita telah berada dalam pemulihan pandemi, namun kita harus bersiap menghadapi krisis lain, termasuk ketegangan geopolitik dan perubahan iklim yang lebih terlihat dan berdampak pada kehidupan kita," kata Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam keterangannya, Rabu 16 November 2022.
Sustainable Development Goals (SDGs).
- United Nations Development Programme
Dalam konteks G20, blended finance juga menjadi salah satu tema utama. Sebagai focal point Development Working Group (DWG), Kementerian PPN/Bappenas juga telah membahas 'Principles to Scale up Blended Finance in Developing Countries' di sejumlah pertemuan DWG.
Dia memastikan, pemerintah Indonesia akan terus menjalin kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi internasional, bank pembangunan multilateral, organisasi filantropi, serta investor.
"Untuk mencapai Dekade Aksi menuju 2030 yang selaras dengan prinsip inklusif SDGs," ujar Amalia.
Indonesia telah menjadi salah satu negara pionir dengan mengembangkan Integrated National Financing Framework, yang mendorong pemanfaatan blended finance untuk mencapai SDGs. Blended finance juga dioptimalkan melalui SDG Financing Hub, yang membidik sinkronisasi sumber daya keuangan dan non-keuangan untuk investasi yang sejalan dengan tujuan SDGs.
Mekanisme blended finance sepatutnya disebut sebagai public-private partnership, karena membuka lebih banyak potensi ekonomi di negara mana pun.
“Swasta dapat membawa keahlian dan sumber daya khusus industri, dan ini dapat membantu mencapai dampak berkelanjutan dengan kecepatan dan skala yang lebih besar," kata Amalia
"Sementara mitra pemerintah juga membawa modal ke program, dan sektor swasta dapat memperoleh manfaat sosial atau lingkungan yang lebih tinggi atas investasi tersebut," ujarnya.
Lemhannas Siap Berkontribusi Susun Perencanaan Program Pembangunan Nasional
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PPN/Bappenas.
