Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi US$394,6 Miliar, Ini Sebabnya
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA Bisnis – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal III-2022 kembali menurun. Posisi ULN Indonesia di akhir kuartal III-2022 tercatat sebesar US$394,6 miliar, atau turun dibandingkan dengan kuartal II-2022 yang sebesar US$403,6 miliar.
"(Penurunan ULN) Disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangannya, Selasa 15 November 2022.
Secara tahunan, posisi ULN kuartal III-2022 mengalami kontraksi sebesar 7,0 persen year-on-year (yoy), atau lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya yang sebesar 2,9 persen (yoy).
Posisi ULN Pemerintah pada kuartal III-2022 sebesar US$182,3 miliar, lebih rendah dari posisi kuartal II-2022 yang sebesar US$187,3 miliar. Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi 11,3 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi kuartal sebelumnya yang sebesar 8,6 persen (yoy).
ULNÂ Pemerintah Berkurang karena Perpindahan Investasi SBNÂ ke Instrumen Lain
Ilustrasi utang Indonesia.
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Penurunan posisi ULN Pemerintah disebabkan oleh perpindahan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain. Sehingga, mengurangi porsi kepemilikan investor non-residen pada SBN domestik, seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global.
"Pelunasan atas beberapa pinjaman program dan proyek yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN Pemerintah pada periode laporan," ujar Erwin.
Sementara itu, penarikan ULN pada kuartal III-2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel," kata Erwin.
Diketahui, dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas pada kuartal III-2022, antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen).
Kemudian di sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,6 persen). Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah.
