RI Luncurkan ETM, Sri Mulyani: Ini Kerangka yang Akan Mobilisasi Pendanaan Transisi Energi
- VIVA/Anisa Aulia
VIVA Bisnis – Pemerintah resmi meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) untuk pendanaan proyek energi bersih. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peluncuran ETM itu sebagai komitmen pada transisi energi dan ekonomi hijau.
“Kami akan terus mengembangkan transisi yang adil dan terjangkau menuju ekonomi rendah karbon sebagai prioritas nasional kami,” ujar Sri Mulyani dalam Grand Launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform, Senin 14 November 2022.
Ani begitu sapaan akrabnya menjelaskan, ETM merupakan hal yang penting bagi Indonesia. Sebab sebanyak 300 juta populasi ada di Indonesia. Di mana dampak dari perubahan iklim utamanya akan berdampak kepada masyarakat yang tinggal di dataran rendah.
“Kami semua bekerja tanpa henti untuk membangun ETM Country Platform Indonesia. Kerangka kerja ini yang akan memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan dari mitra internasional, termasuk multilateral, bilateral, filantropi, dan sektor swasta untuk menjadikan ini transisi energi yang adil dan terjangkau,” jelasnya.
(Foto Ilustrasi) Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sidrap, Sulawesi Selatan
- VIVA/Purna Karyanto
Ani menuturkan, dalam hal ini PT Sarana Multi Infrastruktur ditunjuk sebagai Country Platform Manager ETM dan focal point nasional kegiatan ETM. PT SMI akan berkolaborasi dengan PLN, INA, kelompok domestik, dan internasional. Dalam hal ini untuk memobilisasi modal keuangan kompetitif yang signifikan dalam menciptakan transisi energi yang adil dan terjangkau.
“Kita sedang membuat sejarah. Jika Indonesia bisa melakukannya, saya yakin banyak negara berkembang atau bahkan negara maju lainnya yang bisa melakukannya,” ucapnya.
Adapun pemerintah dalam komitmen menurunkan emisi sebagaimana yang ada dalam Nationally Determined Contribution (NDC), menargetkan penurunan emisi sebesar 32 persen dengan kemampuan sendiri, serta 43 persen dengan dukungan internasional pada 2030.
Bamsoet Dorong Kadin Jadi Kekuatan Ekonomi yang Sejajar dengan Politik, Begini Caranya
Bamsoet, menekankan perlunya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, guna memperkuat peran Kadin Indonesia.
