Pede Transaksi Aset Kripto Tak Akan Kendor, Wamen Jerry Kasih Bukti
- Dok.ist
VIVA Bisnis – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga memastikan, volume transaksi dan jumlah pelanggan aset kripto tidak akan menurun. Sebab, hingga September 2022 pelanggan terdaftar aset kripto mencapai 16,3 juta orang, dengan nilai transaksi mencapai Rp 266,9 triliun.
Jerry mengatakan, dari data tersebut menunjukkan bahwa sudah banyak masyarakat yang tertarik melakukan investasi menggunakan aset kripto. Di mana dalam hal ini 90 persen didominasi oleh anak muda usia 17-35 tahun.
"Per September 2022 data yang kami terakhir terima di angka 16,3 juta orang sudah terdaftar untuk jual beli aset fisik kripto. Dan ini merupakan salah satu terobosan," kata Jerry dalam Indonesia Fintech Summit 2022, Kamis, 10 November 2022.
Bitcoin dan aset kripto.
- CFO.com
Jerry menjelaskan berdasarkan data, nilai transaksi aset kripto pada 2021 mencapai Rp 64,9 triliun kemudian melonjak naik di 2021 sebesar Rp 859,4 triliun. Namun, volume transaksi itu menurun di 2022 senilai Rp 266,9 triliun, yang diakuinya akibat ketidakpastian saat ini.
"Ketika kita melihat angka yang sedemikian besar Rp 859 triliun dari Rp 64 triliun, walaupun tahun ini agak sedikit menurun akibat fluktuasi. Tetapi saya pastikan ke depan tidak akan turun, apalagi dengan regulasi komprehensif yang akan di desain di UU PPSK," tegasnya.
Dia mengungkapkan, dari transaksi aset kripto itu juga menyumbang kontribusi terhadap negara. Karena aset kripto dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh). Meski diakuinya, kontribusi pajak kripto Indonesia terhadap negara masih kecil bila dibandingkan dengan Korea sebesar 20 persen dan India 30 persen.
Ilustrasi representasi mata uang kripto.
- ANTARA/REUTERS/Dado Ruvic/Ilustrasi
"Kita cuman 0,1 persen untuk PPh dan 0,11 persen untuk PPN Tetapi dari situ kita bisa melihat per September 2022 Kemenkeu sudah kumpulin pajak US$159,1 miliar. Ini bukan angka yang sedikit, ini angka yang besar dengan angka pajak sedikit tapi mampu menyumbang sesuatu yang kongkrit," terangnya.
Menko Airlangga: Penundaan Penerapan PPN 12% Dibahas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut langkah penundaan pemberlakuan Pajak Penundaan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada awal 2025, belum di
