Kenaikan UMP 2023 Bakal Diumumkan 21 November, Ekonom: Idealnya 11 Persen
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA Bisnis – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengumumkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (2023) pada 21 November 2022. Kemnaker sudah memastikan bahwa UMP 2023 akan alami kenaikan.
Wakil Direktur Institute for Development for Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, kenaikan UMP 2023 dengan rumus pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi sudah cukup ideal.
"Rumus umum bahwa pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi sudah cukup ideal untuk diterapkan. Tinggal nanti disesuaikan tentu saja ada daerah-daerah atau provinsi yang inflasinya gede," kata Eko saat dihubungi VIVA, Jumat 4 November 2022.
Aksi Demo Buruh Tuntut Kenaikan Upah
- VIVA/M Ali Wafa
Namun jelasnya, inflasi suatu daerah tak lantas bisa dijadikan patokan. Sebab yang menjadi patokan adalah inflasi nasional.
"Menurut saya yang paling objektif salah satunya adalah kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Untuk sebagai ukuran yang gampang ya, setidaknya tadi inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi ya idealnya 11 persen," ujarnya.
Eko menekankan, angka 11 persen kenaikan UMP 2023 itu sudah sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. "Menurut saya 11 persen dengan patokan angka sekarang ini paling enggak double digit lah kalau mau turun turun jadi 10 persen," imbuhnya.
Pemerintah saat ini diketahui masih menggodok terkait besaran UMP 2023. Dalam hal ini untuk besaran upah yang akan ditetapkan tidak dijelaskan lebih jauh.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan saat ini UMP 2023 tengah dilakukan pembahasan dengan beberapa kementerian lembaga (K/L).
"Sementara masih digodok dengan beberapa K/L masalah upah minimum nantinya belum ditetapkan. Masih menunggu proses jadi K/L sedang berembuk," ujarnya.
Namun Afriansyah memastikan, pada UMP 2023 akan terjadi kenaikan. Di mana kenaikan upah disesuaikan dengan inflasi.
"Pasti ada kenaikan dong tapi persentasenya sesuai dengan inflasi. Karena keuangan negara juga artinya pemerintah, swasta dan lain-lain ini berdampak pada krisis yang sekarang," ungkapnya.
