Program Regsosek Upaya Cegah Pemborosan Anggaran Negara

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Maliki.
Sumber :
  • VIVA/Anisa Aulia

VIVA Bisnis – Program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) merupakan salah satu upaya mencegah inefisiensi atau ketidakefisienan anggaran negara karena tidak berkualitasnya data. Hal itu diungkapkan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas Maliki.

7 Strategi Cerdas untuk Mengubah Krisis Ekonomi 2025 Menjadi Peluang

Menurut Maliki, dengan adanya data Regsosek, maka belanja negara akan menjadi lebih berkualitas.

"Melalui Regsosek program pembangunan akan terfokus pada kebutuhan masyarakat dan kualitas belanja negara sehingga terus meningkat. Hal ini tentu sangat baik dalam mencegah inefisiensi anggaran akibat kurangnya data yang berkualitas," kata Maliki dalam acara bertajuk ‘Regsosek Talk Generasi Muda Membangun Negeri’ di The Westin Jakarta, Senin 31 Oktober 2022. 

OJK Sebut Pilkada 2024 Bakal Beri Dampak Positif ke Ekonomi Lokal

Regsosek 2022

Photo :
  • vstory

Maliki menuturkan, saat ini sebesar 50 persen generasi produktif berasal dari milenial. Generasi tersebut berperan penting dalam pembangunan RI. 

Pendapatan Brigade Swasembada Pangan Bisa Lebih dari Rp 10 Juta Per Bulan, Begini Perhitungannya

"Kemampuan generasi muda yang inovatif dalam mencari peluang dan mencapai keadilan dan kemakmuran termasuk mendukung transformasi ekonomi, penghapusan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan, dan berinvestasi kepada SDM," jelasnya. 

Maliki menjelaskan, hadirnya Regsosek sebagai suatu sistem itu akan mencakup basis data kependudukan. Basis itu adalah profil sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk.

Diketahui, melalui pendataan Regsosek yang dimulai dari 15 Oktober 2022 hingga 14 November 2022 nanti akan dijadikan acuan Pemerintah, sebagai data perlindungan sosial (Perlinsos). 

Selain itu, pendataan Regsosek dilakukan oleh 400 ribu petugas lapangan yang akan mendatangi rumah-rumah warga. Dalam hal ini per petugas rata-rata akan melakukan pendataan kepada 250 kepala keluarga.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya