Ingatkan Ekonomi Dunia 2023 Gelap, Sri Mulyani: Bukan Menakut-nakuti Tapi Waspada
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pernyataan terkait ekonomi dunia pada 2023 yang diperkirakan kondisinya gelap atau menyeramkan bukan untuk menakut-nakuti. Hal itu dikatakannya sebagai bentuk kewaspadaan bahwa risiko itu ada, seperti yang disampaikan International Monetary Fund atau IMF.
"IMF menyampaikan bahwa di tahun 2023 is gonna be dark, itu yang disebutkan gelap. Kalau saya mengatakan begitu, saya dianggap menakut-nakuti. Tapi sebetulnya enggak, hanya ingin menyampaikan bahwa risiko itu sangat ada, oleh karena itu kita harus waspada," kata Sri Mulyani dalam Indonesia Energy Investment Landscape, Rabu 26 Oktober 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
- VIVA/Anisa Aulia
Ani, begitu sapaan akrabnya, mengatakan saat ini banyak negara dalam kondisi rapuh. Itu karena disebabkan pandemi yang diperparah dengan kondisi global, naiknya harga-harga serta inflasi yang melonjak tinggi.
"Mereka harus melakukan banyak langkah langkah extra ordinary termasuk menggunakan instrumen fiskalnya maka negara ini kemudian makin rapuh. Saat ini ada lebih dari 60 negara yang diperkirakan ada dalam situasi debt distress atau dalam kondisi keuangan dan utangnya dalam kondisi distress," jelasnya.
Sri Lanka Sudah Krisis Ekonomi
Warga Sri Lanka antre minyak dan gas yang dirasakan mulai langka
- AP Photo/Eranga Jayawardena
Dengan kondisi debt distress atau kesulitan utang akan memicu krisis ekonomi di negara tersebut, Ani mencontohkan negara Sri Lanka yang mengalami krisis ekonomi.
"Ekstremnya apa yang Bapak/Ibu lihat terjadi di Sri Lanka, yang barangkali anda lihat bentuknya dalam foto-foto. Atau kejadian krisis politik, sosial, ekonomi yang kompleks," terangnya.
Saat ini kata dia, banyak negara yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang melemah disertai revisi kinerja ekonomi. Dalam hal ini proyeksi pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melemah bahkan mengalami resesi.
"Ini terjadi terutama di Eropa, Inggris, dan beberapa negara yang memang harus melakukan berbagai macam kebijakan pengetatan baik dari sisi moneter dan fiskalnya," imbuhnya.
