Menpan RB Tegaskan Telah Siapkan 4 Skenario Pemindahan ASN ke IKN
- ANTARA/Desca Lidya Natalia
VIVA Bisnis – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, pada pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Pemerintah menyiapkan empat skenario.
Anas mengatakan, keempat skenario tersebut saat ini masih dalam tahap perumusan. Karena pemindahan ASN bergantung terhadap fasilitas yang tersedia di IKN.
"Jadi ada empat skenario terkait dengan pemilih beberapa K/L dan eslon I dan II. Skenario satu 1.800 orang, skenario kedua 2.000 sekian orang dan skenario ketiga 60.000, skenario keempat 100.000," ujar Anas kepada awak media di Kantor Kemendag, Selasa 25 Oktober 2022.
Baca juga: Sejumlah Kondisi Ini Bikin Rupiah Loyo Menuju Rp 16.000 per Dolar AS
Anas menuturkan, untuk fasilitas umum di IKN seperti sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi secara pararel akan disiapkan secara matang. Sehingga dengan itu tidak ada alasan ASN terpaksa pindah ke IKN.
"Kalau ini selesai tidak ada istilah ASN di paksa. Karena ruang publik, fasilitas pendidikan oke, dan rumah sakit semua oke dan lingkungan oke," jelasnya.
Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai membangun dan mengembangkan kawasan tersebut. Hingga 2024 mereka fokus pada pengembangan wilayah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A.
Rancangan kawasan dan bangunan gedung di IKN Nusantara.
- Dok. PUPR
Juru Bicara Tim Komunikasi Rencana Pemindahan IKN Sidik Pramono menjabarkan, kawasan itu akan dibangun menjadi kota layak huni dengan fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah.
Menurut dia, KIPP 1A yang akan dibangun dengan luas sekitar 900 hektare. Di sana akan terbangun Istana Negara, Istana Wakil Presiden, perkantoran Kemenko, Bank Indonesia, dan hunian ASN/TNI/Polri.
"Kemudian, hunian tapak untuk para menteri, tempat ibadah, lengkap dengan utilitas perairan, pengelolaan banjir, jaringan listrik, jalan tol menuju ke IKN, dan jalan dalam kota," ujarnya.
Dia mengatakan pada tahun 2024 pemerintah ingin memindahkan ASN, TNI, Polri pusat ke IKN. Oleh karena itu ketika terjadi pemindahan, IKN harus sudah memiliki fasilitas memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka.
