Pensiunkan PLTU 6,7 GW sampai 2040, PLN Cari Pendanaan dari Lembaga Internasional
- Dok. PLN
VIVA Bisnis – PT PLN (Persero) tengah menjajaki peluang kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional, untuk menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mencapai 6,7 gigawatt (GW) hingga 2040.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, mekanisme pensiun dini PLTU batu bara akan dilaksanakan secara bertahap, baik secara natural maupun pemensiunan lebih cepat (early retirement) dan menggantinya dengan energi baru terbarukan (EBT).
"Kami terus berproses dengan mitra dan lembaga investasi global. Kami tidak akan melanjutkan operasional PLTU yang sudah usang," kata Darmawan dalam keterangannya, Jumat 21 Oktober 2022.
Ilustrasi PLTU
- Harry Siswoyo/VIVAnews.
Total 6,7 GW yang bakal terminasi pada 2040 itu terdiri atas 3,2 GW pembangkit yang berhenti beroperasi secara natural, sementara 3,5 GW menggunakan skema early retirement. Selain early retirement, PLN akan mencapai Net Zero Emmision (NZE) di 2060 dengan mengoperasikan PLTU dengan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) sebesar 19 GW.
Sementara inisiatif lainnya seperti biomass co-firing di beberapa PLTU, juga akan dilakukan untuk mencegah emisi di masa mendatang. "Kita juga lakukan pendekatan menggunakan teknologi, misalnya melalui co-firing," ujar Darmawan.
Saat ini, Darmawan memastikan bahwa pihaknya telah melakukan co-firing biomassa di 33 PLTU. Selain itu, PLN juga melaksanakan studi bersama dengan Mitsubishi Power dan IHI, untuk co-firing Ammonia, dan berkolaborasi dengan ITB untuk co-firing Hydrogen di Pesanggaran, Bali.
Dia menambahkan, mengembangkan co-firing tidak hanya bicara soal subtitusi batu bara, tetapi soal mendorong ekonomi kerakyatan. Pasalnya, biomassa yang digunakan sebagai co-firing menggunakan sumber daya yang berasal dari sekitar pembangkit.
“Kalau kita bicara co-firing, kita juga bicara ekonomi ke masyarakat, adding value, dan mengentaskan kemiskinan," ujarnya.
Diketahui, sebelumnya PLN juga telah menjalin kerja sama Asia Development Bank (ADB), melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM). ETM merupakan salah satu strategi pembiayaan, untuk memensiunkan PLTU lebih awal. Salah satu proyek transisi energi yang digarap pemerintah Indonesia dengan skema ETM ini misalnya adalah early retirement PLTU.
Menghadapi Korupsi: Dampak dan Pelajaran dari Kasus Tom Lembong
Kasus korupsi Tom Lembong mencerminkan tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia, dampaknya terhadap ekonomi, kepercayaan publik, dan pentingnya transparansi kebijakan
