Ditjen Pajak hingga 2022 Pungut Rp 8,69 Triliun dari Pajak Digital
- vstory
VIVA Bisnis – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, hingga 30 September 2022, sebanyak 130 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut bertambah tiga pelaku usaha, jika dibandingkan bulan lalu.
Untuk ketiga pelaku usaha yang ditunjuk pada September 2022, yaitu Tradingview, Inc; Match Group, LLC; dan Hewlett Packard International Sarl. Di mana dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk tersebut, 107 di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran sebesar Rp 8,69 triliun.
“Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, dan Rp 4,05 triliun setoran tahun 2022,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor dalam keterangan, dikutip Kamis, 20 Oktober 2022.
Pelayanan tax amnesty di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
- VIVA.co.id/Chandra G Asmara
Adapun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia.
"Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran," ujarnya.
Pajak
- U-Report
Dengan hal tersebut, DJP masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia dan telah memenuhi kriteria.
"Kriteria yaitu, nilai transaksi dengan pembeli Indonesia melebihi Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta sebulan; atau jumlah traffic di Indonesia melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan, untuk memungut PPN PMSE atas kegiatannya tersebut," imbuhnya.
