Erick Thohir Wacanakan Bentuk Badan Usaha Baru Integrasikan Transportasi Jakarta
- M Yudha P/VIVA.co.id
VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, membuka kemungkinan pembentukan badan usaha baru antara BUMN dan Pemerintah Pemprov DKI Jakarta, khususnya dalam sektor transportasi.
Dia mengatakan, untuk mewujudkan sinergitas di sektor transportasi seperti itu, diperlukan payung hukum baru untuk menyatukan aset dari kedua entitas tersebut. Tujuannya tak lain adalah supaya lebih bersinergi, dan dapat memberikan pelayanan angkutan umum yang maksimal kepada masyarakat.
"Di negara-negara lain seperti di Inggris atau Singapura, transportasi publik ini bersinergi total sehingga memudahkan akses bagi para penumpang," kata Erick di Kementerian BUMN, Rabu 19 Oktober 2022.
Menteri BUMN Erick Thohir dan PLT Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
- M Yudha P/VIVA.co.id
Erick menambahkan, moda transportasi milik BUMN dan milik Pemprov DKI Jakarta, perlu diintegrasikan secara lebih menyeluruh. Sebab, integrasi yang sudah dilakukan sampai saat ini, belum sampai menyentuh ke level manajemen dan sistem pelayanannya.
"Hari ini sudah terjadi (integrasi), tapi belum maksimal. Maka ini harus kita dorong, karena belum ada payung bersama antara pusat dan daerah," ujarnya.
Erick mengatakan, payung hukum untuk mengintegrasikan sistem dan manajemen transportasi milik BUMN dan DKI Jakarta harus segera digodok. Dia menjelaskan, saat ini proses pembicaraan sudah dilakukan kedua pihak, sebagai upaya mengimplementasikan arahan Presiden Jokowi untuk memperkuat sistem transportasi di dalam negeri.
Selain menyusun aturan sebagai payung hukumnya, Erick memastikan bahwa Kementerian BUMN saat ini juga tengah melakukan studi percontohan atau benchmarking, terhadap sistem transportasi di negara-negara lainnya.
Pekerja menyelesaikan proyek revitalisasi Halte Transjakarta di Bundaran HI.
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
"Ini harus jadi satu payung hukum, supaya tidak terpisah-pisah. Kalau negara lain bisa, masa kita enggak bisa? Kalau mau jadi negara maju, jangan bikin policy yang side back," kata Erick.
"Ya, kira kira begitu (badan usaha baru). Karena ini tentu juga akan menjadi proses yang akan kita lihat nantinya, dan kita akan benchmarking juga," ujarnya.
