KEK Sanur Bakal Serap 43 Ribu Tenaga Kerja dan Tambah Devisa
- Dok. Kementerian BUMN
VIVA Bisnis – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir Erick meyakini bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur nantinya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena, KEK ini akan dijadikan sebagai lokasi tujuan investasi baru sekaligus sektor penyerap tenaga kerja.
Pembangunan KEK Sanur memadukan sektor kesehatan dan pariwisata pertama di Indonesia, di kawasan Sanur, Bali. Langkah itu dilakukan melalui Indonesia Healthcare Corporation (IHC) yang merupakan operator grup rumah sakit BUMN, bekerja sama dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney melalui anak usahanya yakni PT Hotel Indonesia Natour (HIN).
"Pemilihan Bali sebagai lokasi KEK Sanur yang menggabungkan sektor kesehatan dan pariwisata ini, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kelas dunia sekaligus memanfaatkan keindahan pariwisata Bali," kata Erick, Jumat 14 Oktober 2022.
Pelabuhan Laut Sanur, Bali.
- Dokumentasi Kemenhub.
Dengan potensi besar yang dimiliki Bali untuk menjadi pusat wisata medis di Asia Tenggara, Erick menegaskan bahwa hal ini juga sejalan dengan fokus Presidensi G20 Indonesia.
"Yakni layanan kesehatan inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan," ujarnya.
Setelah beroperasi penuh, nantinya KEK Sanur ini akan dapat menyerap sekitar 43 ribu tenaga kerja.
"Dan pada 2045, KEK Sanur ini juga diharapkan akan mampu menambah total perolehan devisa hingga US$1,28 miliar," kata Erick.
Apalagi, lanjut Erick, sebelumnya juga telah diproyeksikan bahwa pengembangan KEK Sanur ini akan mampu menyerap 4-8 persen masyarakat Indonesia, yang biasanya berobat ke luar negeri. Sehingga, pada 2030 jumlah pasien yang berobat di KEK Sanur diperkirakan akan mencapai 123-240 ribu orang.
"Data menunjukkan, penduduk Indonesia merupakan penyumbang utama wisata medis di kawasan, dengan lebih dari dua juta warga bepergian ke luar negeri pada 2019 untuk mendapatkan layanan kesehatan senilai US$6 miliar," ujarnya.
