Luhut Tegur Bupati Sampai Gubernur Masih Sedikit Belanja Produk Dalam Negeri
- VIVA/Anisa Aulia
VIVA Bisnis – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mendorong agar masyarakat tetap berbelanja produk dalam negeri. Supaya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus bergeliat.
Hal itu diutarakannya, saat memberikan sambutan secara virtual pada acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Maluku Utara 2022, yang ditayangkan channel YouTube Kemendes PDTT.
"Jangan lupa, kita harus terus belanja karena itu akan menggerakkan UMKM di tempat kita masing-masing. Itulah kontribusi kita buat lingkungan dan negara," kata Luhut dalam telekonferensi, Kamis 13 Oktober 2022.
Pemberdayaan UMKM BRI.
Hal itu diakui Luhut sejalan dengan semangat Gernas BBI. Di mana, Pemerintah mengarahkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk berbelanja produk dalam negeri terutama produk UMKM hingga minimal 40 persen dari total anggaran.
"Saat ini sudah terealisasi Rp 480 triliun dari komitmen Rp 950 triliun. Kami targetkan sampai akhir tahun ini seluruh belanja PDN tahun non-jamak dapat direalisasikan lebih dari 90 persen atau lebih dari Rp 800 triliun," ujarnya.
Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat, realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) di Maluku Utara masih rendah. Sebab, realisasi belanja PDN tertinggi per 10 Oktober 2022 baru sebesar 28,35 persen, di Kabupaten Pulau Morotai. Sementara, capaian di wilayah lainnya masih jauh di bawah angka tersebut.
Presiden Jokowi dalam acara Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas di Smesco
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
"Sebagai catatan, provinsi sendiri realisasinya masih di bawah 1 persen. Untuk itu, Bapak Gubernur, ini harus menjadi atensi Bapak, begitu juga seluruh Bupati, Wali kota. Lakukanlah percepatan realisasi belanja PDN agar terjadi pergerakan ekonomi masyarakat," kata Luhut.
Karenanya, Luhut pun mengingatkan agar pemerintah daerah terus mendorong penayangan e-katalog daerah (e-katalog lokal), agar dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam belanja pemerintah.
"Di sinilah kesempatan kita mendorong mitra UMKM, termasuk BUMDes, untuk memperluas ke segmen pasar pemerintah. Kita harus bahu membahu menghadapi gejolak ekonomi dunia yang tentu bisa saja melanda kita," ujarnya.
