Perangi Inflasi Global, IMF Minta Pembuat Kebijakan Setiap Negara Lakukan Ini

Ilustrasi IMF.
Sumber :
  • ANTARA

VIVA Bisnis – Upaya melindungi masyarakat rentan dengan bantuan yang ditargerkan sekaligus menjaga fiskal yang ketat dalam memerangi inflasi harus dilakukan oleh pembuat kebijakan setiap negara saat ini. Sebab, pemerintah menghadapi trade-off yang sulit di tengah kenaikan tajam harga pangan dan energi.

Bakal Bikin Pembangunan Berkelanjutan, Tarif PPN 12 Persen Dinilai Berdampak Positif ke Invetasi

Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF, Vitor Gaspar dalam laporannya, Rabu 12 Oktober 2022, mengungkapkan para pembuat kebijakan harus melindungi keluarga berpenghasilan rendah dari kehilangan pendapatan riil yang besar dan memastikan akses mereka ke makanan dan energi saat ini.

"Tetapi mereka juga harus mengurangi kerentanan dari utang publik yang besar dan, sebagai tanggapan terhadap inflasi yang tinggi, mempertahankan sikap fiskal yang ketat sehingga kebijakan fiskal tidak bekerja dengan tujuan yang bersilangan dengan kebijakan moneter," jelas Vitor dalam blognya seperti dikutip Antara, Kamis 13 Oktober 2022.

5 Alasan Inflasi Tetap Terkendali Meski PPN Jadi 12 Persen pada 2025

Baca juga: Sinergi BI hingga Pemerintah Daerah Diproyeksi Buat Inflasi Kuartal III-2023 di Bawah 4 Persen

Diketahui, harga-harga yang lebih tinggi mengancam standar hidup masyarakat di mana-mana, mendorong pemerintahan untuk memperkenalkan berbagai langkah fiskal, termasuk subsidi harga, pemotongan pajak, dan transfer tunai. Rata-rata biaya fiskal yang diperkirakan mencapai 0,6 persen dari produk domestik bruto nasional.

Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi Dipastikan Terjaga PPN Jadi 12 Persen, Sistem Perpajakan Makin Kuat

Kemudian, langkah membatasi kenaikan harga melalui kontrol harga, subsidi, atau pemotongan pajak akan ‘mahal’ untuk anggaran dan pada akhirnya tidak efektif.

"Menghadapi tingkat utang yang tinggi dan meningkatnya biaya pinjaman, pembuat kebijakan harus memprioritaskan dukungan yang ditargetkan melalui jaring pengaman sosial kepada orang-orang yang paling rentan," kata tim IMF itu.

Pengemasan bantuan sosial (bansos) dampak krisis pandemi COVID-19. (Foto ilustrasi).

Photo :
  • ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Pengawasan fiskal mencatat bahwa saat inflasi tinggi, kebijakan untuk mengatasi harga pangan dan energi yang tinggi seharusnya tidak menambah permintaan agregat, sehingga memaksa bank-bank sentral untuk menaikkan suku bunga lebih tinggi lagi, dan itu membuatnya lebih mahal untuk membayar utang pemerintah.

"Sikap pengetatan fiskal mengirimkan sinyal kuat bahwa pembuat kebijakan selaras dalam perjuangan mereka melawan inflasi."

Terlepas dari perlambatan ekonomi, tekanan inflasi terbukti lebih luas dan lebih persisten daripada yang diantisipasi, menurut laporan World Economic Outlook terbaru IMF.

Inflasi global sekarang diperkirakan akan mencapai puncaknya sebesar 9,5 persen tahun ini sebelum melambat menjadi 4,1 persen pada 2024, kata laporan itu. (Ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya