Bicara soal Kerja Sama Anggota G20, Sri Mulyani Beri Pesan Ini ke Negara Adidaya
- Dok. Kemenkeu
VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, Presidensi G20 memiliki peran yang penting dalam membangkitkan perkembangan infrastruktur berkelanjutan pasca hantaman pandemi COVID-19. Ani begitu sapaan akrabnya mengatakan, dalam menghadapi masalah global yang saat ini tengah terjadi sangat dibutuhkan kerja sama antar negara.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat menjadi pembicara pembicara utama dalam sesi Keynote Dialogue rangkaian kegiatan Special Event Toward G20 Summit di Washington DC, Amerika Serikat.
"Anda juga harus mengakui dengan kerendahan hati bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri meskipun sebagai negara adidaya di dunia. Saya yakin pengakuan semacam ini membantu Presidensi G20 Indonesia untuk meyakinkan negara anggota bahwa kita perlu tetap terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan," tegasnya pada Selasa, 11 Oktober 2022.
Pada sesi Sustainable Infrastructure Investment and Financing (SIIF) itu, Sri juga menekankan bahwa, G20 telah menyepakati bahwa mekanisme keuangan berkelanjutan dibutuhkan semua negara untuk berkontribusi. “Juga menggunakan semua lembaga termasuk MDB (Bank Pembangunan Multilateral) untuk mengurangi risiko dan memobilisasi lebih banyak dana," lanjutnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
- istimewa
Menurutnya, Presidensi G20 Indonesia telah mendorong dukungan pendanaan pembangunan untuk ditingkatkan, terutama melalui peningkatan kapasitas MDB. Termasuk melalui reviu kerangka kecukupan modal (Capital Adequacy Framework/CAF).
"Reviu CAF bertujuan untuk optimalisasi neraca MDB agar memiliki ruang lebih besar untuk pendanaan pembangunan bagi negara anggota," ujarnya.
Adapun dalam pembangunan berkelanjutan Ani menjelaskan, beberapa inisiatif telah dilakukan untuk menutupi kesenjangan infrastruktur dan mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Seperti pada energi terbarukan, perubahan iklim, infrastruktur digital, dan juga proyek pembangunan perkotaan.
“Kementerian Keuangan telah merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan inisiatif tersebut bersama kementerian dan pemangku kepentingan terkait,” ucapnya.
Untuk diketahui, acara ini dibuka oleh Prof. Bambang Brodjonegoro, selaku Lead Co-Chairs of Think 20 (T20) yang menekankan faktor penting dalam mendorong pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.
“Salah satu masalah penting yang perlu kita tangani adalah skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, di mana investasi dan kemitraan publik-swasta (PPP) adalah salah satu kunci utama untuk menciptakan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Selain itu, dalam skema PPP, pemangku kepentingan khususnya pemerintah juga perlu memperkuat pembangunan kapasitas dan memberikan insentif yang tepat guna kepada sektor publik maupun swasta untuk meningkatkan keberlanjutannya,” ujar Prof. Bambang.
Sementara itu, Presiden Direktur PT PII, M. Wahid Sutopo mengatakan, perkembangan dan milestone PPP di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi investasi swasta pada infrastruktur nasional.
Dijelaskannya bahwa penjaminan melalui PT PII, telah diimplementasikan dalam beberapa proyek PPP yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan proyek dalam konteks pendanaan dan hasil. PT PII juga turut melaksanakan Project Monitoring secara aktif yang dapat membantu menjaga keberlanjutan proyek dengan hasilnya yang sesuai harapan masyarakat.
PT PII juga berkomitmen mendukung proyek PPP dengan konsep digitalisasi, efisiensi, dan energi terbarukan, yang terlihat dari dukungan terhadap proyek Palapa Ring & Satelit Multifungsi untuk meningkatkan akses broadband dan menutup kesenjangan digital hingga pulau-pulau terluar, terdepan, dan tertinggal seperti pulau Natuna dan Morotai.
Selain itu, PT PII juga memberikan penjaminan pada proyek PPP skala kecil yaitu proyek Alat Penerangan Jalan di kota Madiun untuk mewujudkan penerangan jalan hemat energi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Siapkan Anggaran Subsidi Rp11,4 Triliun untuk Sektor Otomotif di 2025
Insentif untuk sektor industrik tahun 2025 mendatang telah disiapkan anggaran sebesar Rp11,4 triliun.
