Naikkan Harga BBM, RI Diproyeksi Hemat Rp 33,23 Triliun
- Pertamina
VIVA – Lembaga Riset ReforMiner Institute menilai, dari Pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi dan non subsidi September lalu, akan menghemat anggaran subsidi dan kompensasi hingga akhir 2022 sebesar Rp 33,23 triliun.
Adapun dijelaskan, dari penyesuaian harga tersebut Pemerintah berpotensi menghemat anggaran kompensasi Pertalite sebesar Rp 70,28 triliun dalam satu tahun anggaran.
"Namun karena penyesuaian harga baru efektif dilakukan per 1 September 2022, penghematan anggaran kompensasi hingga akhir 2022 sebesar Rp 23,43 triliun," tulis catatan ReforMiner, dikutip, Selasa, 11 Oktober 2022.
Penyesuaian harga BBM pada 1 Oktober 2022
- vstory
Untuk Solar subsidi, penghematan anggaran subsidi/kompensasi Solar yang akan diperoleh sampai berakhirnya tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 9,80 triliun.
"Total penghematan anggaran subsidi atau kompensasi untuk dua jenis BBM tersebut sampai akhir tahun sebesar Rp 33,23 triliun," ujarnya.
Sedangkan jika mencermati postur APBN 2023, gambaran arah kebijakan harga BBM di tahun depan kemungkinan relatif tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini. Karena upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui intervensi harga BBM kemungkinan semakin meningkat.
Ilustrasi SPBU Paloh Sukseskan BBM Satu Harga di Daerah Terluar
- VIVA/Muhamad Solihin
Sebelumnya, Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) seperti Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu, 3 September 2022. Meski harga telah dinaikkan, Kementerian Keuangan memperkirakan masih terjadi pembengkakan anggaran subsidi hingga Rp 650 triliun sampai akhir 2022.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi yang dianggarkan Rp 502,4 triliun tidak akan cukup hingga akhir tahun 2022. Berdasarkan hitungan Pemerintah jika harga BBM tidak dinaikkan anggaran melebar hingga Rp 698 triliun di 2022.
"(Bahkan) Dengan kenaikan kemarin, kita perkirakan enggak jadi Rp 698 triliun tapi di Rp 648 triliun hingga Rp 650 triliun. Jadi subsidinya ini masih besar sekali meskipun kita sudah meningkatkan harga Pertalite dan Solar," kata Suahasil.
Menurutnya, pembengkakan anggaran hingga Rp 650 triliun akan bertahan selama empat bulan atau hingga Desember 2022.
"Kita lihat saja sampai akhir tahun, APBN dialokasikan Rp 650 triliun agar harga bisa stabil di masyarakat," ujarnya.
DPD: Perlu Pengawasan untuk Implementasi Program Prabowo Sejahterakan Guru Tepat Sasaran
Anggota DPD RI, Filep Wamafma mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, untuk memajukan sekto
