Menaker Ida Fauziyah Ungkap BSU BBM Sudah Tersalurkan 63,6 %
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA Bisnis – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara nasional hingga saat ini sudah tersalurkan kepada 8.168.987 orang atau 63,60 persen.
Ida pada Kamis, 6 Oktober 2022 menemui sejumlah pekerja yang menerima BSU kepada pekerja atau buruh tahun 2022 di Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka adalah pekerja RM Lamun Ombak, Budiman Swalayan Ulak Karang, Toko Oleh-Oleh Kripik Balado Christine Hakim, PT Rendang ASESE, dan Hotel Mercure.
"Alhamdulillah hari ini saya bertemu secara langsung dengan teman-teman pekerja penerima BSU di Padang," kata Ida dalam keterangan dikutip Jumat, 7 Oktober 2022.
Adapun dengan penyaluran BSU itu Ida berharap, agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. "Tentu kita berharap bantuan ini digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, tidak untuk kebutuhan yang tidak perlu," ucapnya.
Presiden Jokowi serahkan BSU bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan
- BPJS Ketenagakerjaan
Ida merinci, dari penyaluran yang sudah mencapai 63,60 persen diantaranya penerima tahap I sebanyak 4.112.052 orang, penerima tahap II sebanyak 1.607.776 orang, penerima tahap III sebanyak 1.357.722 orang, dan penerima tahap IV sebanyak 1.091.437 orang.
Untuk BSU yang sudah tersalurkan di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 103.675 orang (60,81 persen), dengan rincian untuk penerima tahap I sebanyak 38.644 orang, penerima tahap II sebanyak 23.758 orang, penerima tahap III sebanyak 26.918 orang, dan penerima tahap IV sebanyak 14.355 orang.
Sementara khusus untuk BSU yang sudah tersalurkan ke penerima yang ada di Kota Padang sebanyak 40.162 orang (71,90 persen), dengan rincian untuk penerima tahap I sebanyak 18.966 orang, penerima tahap II sebanyak 9.502 orang. Kemudian penerima tahap III sebanyak 8.972 orang, penerima tahap IV sebanyak 2.722 orang.
kemkominfo bsu
Ia mengatakan bahwa penyaluran BSU dilakukan secara bertahap dengan tujuan agar bantuan tersebut tepat sasaran.
"Makanya setelah kami menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, kami padankan dulu data tersebut apakah mereka menerima atau tidak program bantuan pemerintah yang lain, seperti Kartu Prakerja, kemudian BPUM, kemudian BLT BBM, PKH. Kemudian kami juga harus padankan apakah calon penerima ini adalah anggota TNI, POLRI, dan ASN apa bukan karena mereka tidak berhak menerima," terangnya.
