Menteri Basuki Tegaskan Tak Bangun Bendungan Baru pada 2023-2024
- ANTARA/Ade Irma Junida
VIVA Bisnis – Pemerintah menyatakan akan fokus menyelesaikan pembangunan 61 bendungan yang saat ini sedang dikerjakan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membangun bendungan baru pada 2023-2024.
Menurut Basuki, Pemerintah akan fokus pada penyelesaian dari proyek pembangunan 61 bendungan di seluruh wilayah Indonesia serta memanfaatkan bendungan yang sudah diselesaikan, khususnya untuk mendukung penyediaan air minum.
"Pada 2023-2024 ini, PUPR dan pemerintah pada umumnya akan sangat selektif membangun infrastruktur yang baru. Hanya yang merupakan perintah Presiden, lainnya kami akan menyelesaikan yang sudah kami laksanakan, yang sedang kami laksanakan, dan memanfaatkan yang sudah kami selesaikan," kata Basuki saat membuka Indonesia Water Forum 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu 5 Oktober 2022.
Baca juga: Harga Emas Hari Ini 5 Oktober 2022: Global Amblas, Antam Berkilau
Basuki mengatakan pemerintah akan meningkatkan manfaat 61 bendungan yang telah dan sedang dibangun untuk menambah kapasitas air.
Pemanfaatan dilakukan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jaringan irigasi, pemasangan turbin untuk listrik, serta untuk pengendalian banjir.
"Ini kesempatan dan jadi dukungan untuk Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) untuk memanfaatkan water storage di bendungan-bendungan tersebut," katanya.
Bendungan (ilustrasi)
- PUPR
Pembangunan bendungan menjadi salah satu bagian dari program infrastruktur di bidang pertanian sejak Presiden Jokowi menjabat.
Tercatat ada 29 bendungan yang sudah tuntas dan 32 bendungan yang masih dalam proyek pembangunan hingga 2022 ini.
Senada, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan ke depan APBN akan diprioritaskan pada fungsionalisasi aset air minum sehingga tidak akan ada pembangunan bendungan baru dalam dua tahun ke depan.
"Masih rendahnya cakupan layanan air minum, bukan hanya refleksi rendahnya pendanaan, tapi pengelolaan sisi penyediaan air minum yang kurang efektif dan efisien, termasuk infrastruktur yang sudah dibangun namun belum bisa dikelola dengan baik," katanya. (Ant)
