Bambang Susantono Beberkan Progres Pembangunan IKN Nusantara
- VIVA/Anisa Aulia
VIVA Bisnis – Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono membeberkan perkembangan infrastruktur fisik yang sedang dikerjakan di IKN Nusantara. Pengerjaan itu terus dikebut menjelang 2024.
Bambang mengatakan, di lapangan saat ini sedang dilakukan konstruksi tahap awal. Dalam hal ini di antaranya land clearing (persiapan lahan), land consolidation (penataan ulang tanah) dan finalisasi Bendungan Sepaku Semoi.
"Juga intake air baku di sungai sungai Sembakung yang akan menyuplai sebagian besar air di IKN. Hal lain yang ada di lapangan yang sedang berlangsung adalah pembangunan rumah pekerja," kata Bambang dalam ‘UOB Economic Outlook 2023’, Kamis 29 September 2022.
IKN Nusantara Akan Serap Lebih dari 100 Ribu Pekerja di 2023
Rekomendasi trase jalan penunjang infrastruktur IKN Nusantara.
- Antara/HO-Pemda
Bambang menuturkan, untuk jumlah pekerja di tahun 2023 akan mencapai lebih dari 100 ribu orang. Selain itu, pemerintah juga tengah dilakukan pembangunan jalur logistik.
"Jalur-jalur logistik ini sangat penting, akses-akses logistik agar material yang akan dilakukan tahun depan dapat ditransformasikan dengan lancar," jelasnya.
Bambang menjelaskan, skema anggaran pembangunan IKN hingga 2024 akan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Namun demikian, dalam jangka panjang hingga tahun 2045 diharapkan pembiayaan non APBN akan mengambil porsi utama sekitar 80 persen dari total biaya," ucapnya.
Untuk skema pembiayaan melalui swasta diantaranya melalui Public Private Partnership (PPP). Termasuk diantaranya user payment atau availability payment.
"Investasi masyarakat maupun filantropi ataupun BUMN. Dukungan dari berbagai lembaga internasional  bilateral dan multilateral dan lembaga internasional lain. Kebanyakan melalui hibah, dan juga seperti crowdfunding, blended financing," terangnya.
Bakal Bikin Pembangunan Berkelanjutan, Tarif PPN 12 Persen Dinilai Berdampak Positif ke Invetasi
Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
