Sri Mulyani Dorong Belanja Pemerintah Jor-joran di Kuartal IV-2022
- VIVA/Anisa Aulia
VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta, belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) untuk diperbaiki. Sebab, belanja pemerintah pusat dan pemda mayoritas masih di bawah 60 persen.
"Kecepatan belanja masih perlu untuk terus diperbaiki. Tiga bulan terakhir kuartal IV ini akan menjadi tiga bulan di mana belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah akan mengakselerasikan karena pagunya masih tinggi. Mayoritas mereka baru belanja di bawah 60 persen," kata Sri Mulyani dalam ‘UOB Economic Outlook 2023’, Kamis 29 September 2022.
Jalan rusak atau berlubang berpotensi sebabkan macet parah dan kecelakaan lalu lintas. (Foto ilustrasi)
- VIVA.co.id/ Danar Dono
Ia mengatakan, dengan hal itu maka belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar 40 persen akan difokuskan dalam tiga bulan terakhir ini atau kuartal IV-2022.
"Nilainya kalau pusat itu sekitar Rp 970 triliun, kalau daerah transfernya mendekati Rp 800 triliun. Hitung saja 40 persen dari yang tersebut, yang kemudian akan dibayarkan atau dibelanjakan ke perekonomian," ujar Ani, begitu sapaan akrabnya.
Belanja itu, lanjut dia, belum termasuk subsidi dan kompensasi energi yang akan dibayarkan pemerintah ke PT PLN (Persero) maupun PT Pertamina (Persero). Sebab, verifikasi pembayaran baru akan diperoleh di Oktober 2022.
"Realisasi dikompensasi kemarin masih di bawah Rp 200 triliun alokasi kita adalah Rp 502 triliun. Ini yang akan menyebabkan Q4 (kuartal IV) kita government spending kita akan kuat. Dan ini timing-nya sesuai dengan waktu dunia mulai melemah," ungkapnya.
Ani menyebutkan, pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2022 tumbuh di 5,44 persen akan berlanjut hingga kuartal III-2022. Meskipun negara lain merevisi pertumbuhannya.
"Karena suku bunga naik, inflasi tinggi pasti banyak negara-negara pertumbuhan ekonomi yang direvisi melemah atau menurun. (Kalau) kita masih menanjak. Ini menunjukkan di 2022 secara keseluruhan kita mungkin masih bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen," jelasnya.
Ketua DPD RI Nilai Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Harus Mendukung Program Pemerintah Pusat
Ketua DPD Sultan B Najamuddin berharap pilkada serentak 2024 dapat menghasilkan kepala daerah yang mendukung dan mampu terjemahkan kebijakan dan program pemerintah pusat.
