Cegah Penangkapan Ikan Ilegal di Perairan RI, Ini Strategi Luhut
- M Yudha P/VIVA.co.id
VIVA Bisnis – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, berkomitmen untuk memaksimalkan potensi sumber daya laut Indonesia, sekaligus mengamankannya dari berbagai potensi gangguan baik secara ekonomi maupun keamanan dan kedaulatan.
Karenanya, Luhut pun meresmikan Command Center Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang menggunakan teknologi 'Integrated Maritime Intelligent Platform' dan berbasis pengawasan satelit.
Luhut berharap, keberadaan Command Center KKP ini akan mampu menjaga dan mendeteksi aktivitas kapal ikan dan data-data spasial tematik, serta mencegah potensi pelanggaran penangkapan ikan secara real-time.
Baca juga: Berkas Lengkap, Apakah Putri Candrawathi Akan Ditahan?
"Indonesia diberkahi dengan laut seluas 6,4 juta km2 dan berada pada posisi geostrategis yang sangat menguntungkan. Namun, kekayaan tersebut perlu diimbangi dengan pengetahuan untuk mengelolanya dengan baik," kata Luhut dalam keterangannya, Rabu 28 September 2022.
Dari perspektif ekonomi, jika sumber daya kelautan dan perikanan nasional dapat kelola dengan baik, hal itu dapat menyumbang 7 persen lebih dari PDB. Hal itu seiring 4 juta orang yang diperkirakan akan mendapatkan manfaat pekerjaan, di samping ikut menyumbang 50 persen asupan protein laut untuk ketahanan pangan.
Luhut menjelaskan, penangkapan ikan berlebihan, IUU (illegal, unreported and unregulated) fishing, serta pencemaran laut, harus sudah menjadi perhatian bersama.
Nelayan menyortir ikan tongkol hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Samudera Koetaraja, Banda Aceh, Aceh
- ANTARA FOTO/Ampelsa
Sebab, hal-hal tersebut tidak hanya mengancam sumber daya dan ekosistem laut saja. Tapi juga mengancam ketahanan pangan dan ekonomi negara, serta pendapatan masyarakat yang berada dalam lingkungan usaha kelautan dan perikanan.
Secara ekonomi, aktivitas ilegal tersebut juga menurunkan tingkat kepercayaan pasar perikanan global, dan minat investasi di sektor kelautan perikanan. Selain itu, lanjut Luhut, hal itu juga akan berpengaruh bagi pencapaian ekonomi biru, dan target pemerintah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG's).
"Saya mendapat laporan, KKP sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur. Regulasi tersebut dan turunannya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas perikanan nasional secara simultan, melindungi investasi nasional, kesejahteraan nelayan, dan mempercepat target Indonesia menjadi pemain perikanan global," ujarnya.
Aturan Tata Kelola BBL Untungkan Nelayan
Kebijakan pengelolaan lobster yang diatur dalam Permen KP Nomor 7 tahun 2024 mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak.
