Target Defisit APBN 2,85 Persen di 2023, Ini Pesan Sri Mulyani
- M Yudha P/VIVA.co.id
VIVA Bisnis – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN 2023 harus tetap menjadi instrumen yang bisa diandalkan dan dioptimalkan. Terutama, kuat dalam menahan berbagai guncangan yang terjadi.
Dia menegaskan, hal itu tak lain adalah agar kita bisa terus melindungi rakyat dari sisi daya beli sekaligus melindungi perekonomian nasional agar momentum pemulihan ekonomi tetap bisa berjalan.
"Namun di dalam menjalankan tugas melindungi rakyat dan ekonomi, APBN tetap juga harus dijaga kesehatan serta keberlanjutannya," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Selasa 27 September 2022.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani di APBN Kita.
- istimewa
DPR bersama pemerintah telah menyepakati pelaksanaan konsolidasi fiskal tahun 2023. Di mana, defisit APBN yang telah disepakati adalah sebesar 2,85 persen.
"Sesudah tiga tahun ini kita dihadapkan pandemi dan konsekuensinya yang sangat berat yang menyebabkan defisit APBN melonjak," ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan, keputusan DPR bersama pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal pada tahun 2023, adalah keputusan yang sangat antisipatif dan strategis. Dengan kenaikan suku bunga dan juga gejolak di sektor keuangan serta nilai tukar, maka defisit yang lebih rendah diyakini akan memberikan potensi keamanan bagi APBN dan perekonomian nasional
Sri Mulyani Tegaskan Tetap Harus Sangat Waspada
Meskipun Defisit adalah sebesar 2,85 persen dari PDB, lanjut Sri Mulyani, namun secara nominal angkanya adalah tetap Rp 598,2 triliun. Dengan memahami hal tersebut, maka dipastikan bahwa defisit ini berarti pembiayaan utang yang harus dikelola oleh pemerintah mencapai Rp 696,3 triliun.
"Kami menyepakati bahwa kita harus sangat waspada terhadap pengelolaan defisit dan pembiayaan utang tersebut. Kami berterima kasih terhadap pembahasan yang sangat baik di dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2023," kata Sri Mulyani.
"Di mana instrumen APBN akan difokuskan untuk terus mendorong dan memperbaiki produktivitas, di dalam rangka untuk terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.
Diketahui, dalam RAPBN 2023, pemerintah dan banggar DPR RI telah menyepakati pendapatan negara senilai Rp 2.463,02 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan senilai Rp 2.021,22 triliun dan PNBP senilai Rp 441,39 triliun.
Kemudian, belanja negara telah disepakati senilai Rp 3.061,17 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) senilai Rp 1.000,84 triliun, belanja non-K/L Rp 1.245,61 triliun, dan transfer ke daerah senilai Rp 814,71 triliun. Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran pada tahun 2023 disepakati senilai Rp 598,15 triliun atau 2,85 persen dari PDB.
