Hantam Buruh SKT hingga Petani, DPRD Jateng Minta CHT Tak Naik 2023
- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
VIVA Bisnis – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah mendesak Pemerintah pusat tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2023. Khususnya pada segmen sigaret kretek tangan (SKT) yang padat karya.
Sebab, Kenaikan cukai diperkirakan akan berdampak langsung terhadap nasib para pekerja SKT dan petani tembakau di Jawa Tengah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono memahami, kebutuhan fiskal negara memang makin meningkat. Namun, Pemerintah pusat juga harus memahami bahwa tembakau diolah petani, menjadi mata pencaharian petani, dan menjadi lapangan pekerjaan masyarakat yang terlibat di industri rokok.
Warga menjemur tembakau di Desa Tuksongo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah
- ANTARA FOTO/Anis Efizudin
Politikus Golkar itu berharap, Pemerintah turut menjaga perekonomian masyarakat kecil. Terlebih, saat ini, sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah, masih dalam fase pemulihan ekonomi.
“Jangan sampai kenaikan cukai rokok memberatkan sehingga memukul kehidupan masyarakat kecil. Kalau cukai SKT dinaikkan, maka buruh-buruh itulah yang akan terkena efek,” kata Ferry dikutip dari keterangannya, Rabu, 14 September 2022.
“Kalau bisa ditunda ya ditunda, karena ini menyangkut masyarakat kecil. Jawa Tengah itu petani tembakau banyak, salah satu lumbung tembakau terbesar,” ujarnya.
Ferry mengingatkan, pemerintah perlu bersikap bijaksana dalam menyikapi rencana kenaikan CHT, khususnya SKT. Jangan sampai kenaikan cukai memukul masyarakatnya sendiri, karena pasti akan mengganggu pemulihan ekonomi yang saat ini sedang berjalan.
Anggota DPRD Jawa Tengah Riyono mengungkapkan hal senada. Menurut dia, sebanyak 80 persen penggerak utama roda ekonomi Indonesia adalah pekerja informal, pekerja formal grade paling bawah, dan industri kecil.
Petani menjemur daun tembakau di Sidomulyo, Senden, Selo, Boyolali, Jawa Tengah. (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Salah satu dari mereka tegas dia adalah industri rokok linting atau SKT. Di mana para pekerjanya didominasi ibu-ibu.
Karena itu, Riyono pun mendesak Pemerintah tidak menaikkan CHT. Karena pasti akan berdampak pada merosotnya industri SKT yang padat karya. Padahal lapangan pekerjaan sulit dan upah buruh belum tentu naik.
“Kebutuhan hidup makin mahal, tapi pekerjaan tidak membaik, daya beli buruh rokok turun,” tutupnya.
Cara BRI agar Tak Salah Hapus Utang UMKM Petani hingga Nelayan yang Ditetapkan Pemerintah
BRI mengungkapkan, hapus utang ini bukanlah hal yang baru. Sebab BRI pernah melakukan hal serupa terutama dalam situasi bencana alam besar seperti gempa Yogyakarta.
