Unggul di Pasar Eropa, Mendag: Vietnam Bebas Pajak Kita Nggak

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Sumber :
  • Anisa Aulia/VIVA.

VIVA Bisnis – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebutkan, saat ini Pemerintah tengah mengebut penyelesaian Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan negara Uni Eropa.

Zulhas mengatakan, hal itu dilakukan agar Indonesia mampu kembali ada di atas Vietnam. Sebab saat ini Vietnam ada di posisi atas, dikarenakan negara tersebut sudah terlebih dahulu mendapatkan pembebasan pungutan pajak ekspor.

"Dikit lagi ada beberapa poin yang belum selesai, agar perusahaan-perusahaan (dari Indonesia) ke Eropa itu tidak ada kendala lagi, bebas pajak. Karena Vietnam bebas pajak, kita bayar pajak kan kalah kita orang pindah dong ke Vietnam karena punya trade agreement, kita dipungut pajak sana enggak," kata Zulhas di Serpong, Tangerang, Selasa 13 September 2022.

Baca juga: Harga Emas Hari Ini 13 September 2022: Global dan Antam Kompak Naik

Selain itu jelasnya, Kementerian Perdagangan juga tengah membuka pasar baru dengan perjanjian CEPA bersama Uni Emirat Arab (UEA). Karena dengan adanya perjanjian itu akan memudahkan ekspor produk Indonesia ke Afrika, Eropa Timur, dan Asia Tengah.

"Dari UEA bisa ke Afrika, bisa ke Eropa Timur, dan Asia Tengah. Dan juga Afrika langsung, misalnya Nigeria kita mulai Mesir dengan India itu juga besar," ujarnya.

Mendag Zulkifli Hasan di Bandara Soetta.

Photo :
  • VIVA/Andrew Tito

Zulhas melanjutkan, jika nantinya perjanjian dagang tersebut  mampu menembus pasar India dan Bangladesh. Dalam 5-10 tahun ke depan total ekspor akan mencapai US$1,5 miliar.

RI Ekspor Bahan Baku Baterai EV ke Pabrik Tesla Bulan Ini, Bahlil Dorong Selanjutnya Katoda

"Lima hingga 10 tahun lagi besar sekali kan. Kalau pakai sepatu berapa banyak itu, nah ini kita juga mengembangkan agar perusahaan-perusahaan ini selain ke Eropa, AS juga bisa ke pasar pasar yang baru," jelasnya.

Mencapai Kebebasan Finansial Lebih Cepat dengan Prinsip FIRE (Financial Independence, Retire Early)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

Menko Airlangga: Penundaan Penerapan PPN 12% Dibahas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut langkah penundaan pemberlakuan Pajak Penundaan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada awal 2025, belum di

img_title
VIVA.co.id
28 November 2024