Redam Pembengkakan Subsidi BBM, Luhut Ungkap Strategi Pemerintah
- istimewa
VIVA Bisnis – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan strategi pemerintah untuk meredam pembengkakan subsidi BBM. Dia mengatakan, selama satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat mengalami kenaikan yang cukup pesat.
Menurut Luhut, hal ini tentunya berpengaruh pada kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor, yang berimplikasi kepada kenaikan subsidi BBM.
"Saya menemukan data yang dihitung oleh industri kendaraan bermotor, bahwa secara rata-rata, konsumsi BBM untuk satu unit mobil mencapai 1.500 liter per tahun dan 305 liter per tahun untuk motor," kata Luhut dalam postingan di laman Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Jumat 9 September 2022.
Mobil mewah mengisi BBM Subsidi di salah satu SPBU. (ilustrasi)
- istimewa
Dengan demikian, Luhut menekankan, bisa dibayangkan ketika dua jenis kendaraan ini kebanyakan menggunakan BBM bersubsidi, maka sudah pasti yang terjadi adalah membengkaknya subsidi BBM.
Luhut Dorong Kendaraan Listrik untuk Kurangi Subsidi
Atas dasar hal tersebut, Luhut mengungkapkan pemerintah menyiapkan sejumlah strategi demi meredam kenaikan anggaran subsidi BBM. Salah satunya lewat percepatan adopsi penggunaan Electric Vehicle (EV) atau kendaraan listrik di Indonesia.
"Saya melihat tujuan besar selain untuk mengurangi ketergantungan pemakaian BBM bersubsidi, juga untuk mengurangi emisi CO2 yang ditargetkan dapat turun sebesar 40 juta ton pada 2030 mendatang hanya dari program ini," ujar Luhut.
Dia mengatakan, anggaran subsidi BBM pada akhirnya bisa dialihkan ke sektor-sektor yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Luhut mengaku menyadari, upaya ini punya beragam tantangan mulai dari masalah perbedaan harga, regulasi, hingga ketersediaan pilihan kendaraan.
Untuk itu, pemerintah saat ini sedang merumuskan berbagai kebijakan, mengenai pemberian insentif bagi kendaaran EV roda dua dan roda empat. Skema insentif yang akan diberikan masih dihitung bersama, agar pemerintah dapat menemukan rumusan yang terbaik demi mendorong pertumbuhan pangsa pasar yang besar bagi percepatan adopsi kendaraan listrik di Tanah Air.
Selain itu, lanjut Luhut, dia juga telah meminta tim teknis yang terdiri dari lintas Kementerian/Lembaga, agar menerapkan kebijakan yang setara atau lebih baik dari negara lain yang sudah lebih dahulu menerapkan kebijakan pembatasan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil. Hal itu demi mendorong percepatan adaptasi penggunaan EV, sehingga kebijakan tersebut bisa cepat diadopsi di Indonesia.
"Tak lupa saya juga ingatkan agar aturan yang dibuat nanti harus relevan pelaksanaannya. Karena program percepatan EV ini adalah komitmen bangsa untuk mengurangi subsidi, dan juga tentunya menurunkan emisi karbon lewat transisi energi yang ramah lingkungan," ujarnya.
