Pemerintah Transfer Rp 1,79 Triliun BLT BBM ke PT Pos Indonesia

Penerima Manfaat BLT BBM di Kantor Pos Solo, Jawa Tengah.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Fajar Sodiq (Solo)

VIVA Bisnis – Pemerintah telah melakukan transfer bantuan langsung tunai (BLT) kepada PT Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,79 triliun per 6 September 2022. Bantuan itu diberikan Pemerintah sebagai bantalan kepada masyarakat atas naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

Buka Situs Pemerintah Ini untuk Cek NIK KTP Terdaftar Penerima Bansos atau Tidak

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat mengatakan, dari total penerima penyaluran BLT sejumlah 20,65 juta. Tercatat hingga 6 September 2022 data yang sudah terverifikasi sebesar 89,44 persen atau 18.46 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Yang sudah standing instruction (instruksi pembayaran) itu sudah  89,44 persen. Jadi sudah diperintahkan untuk bayar," kata Harry dalam telekonferensi, Kamis 8 September 2022.

Cak Imin Dorong Kemensos Buka Posko-posko Pengaduan Judi Online

Subsidi BBM dialihkan, rakyat dikasih BLT.

Photo :
  • VIVA

Alokasi anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kementerian Sosial (Kemensos), atas naiknya harga BBM atau BLT BBM senilai Rp 12,4 triliun dari total bantalan anggaran Rp 24,17 triliun.

Cara Cek NIK Penerima Bansos November 2024 di Situs Kemensos

BLT Akan Dibagikan Rp 300 Ribu Setiap Tahap Mulai September

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma mengatakan, BLT BBM akan diberikan sebanyak empat kali dengan masing-masing pemberian sebesar Rp150 ribu.

Pemberian BLT BBM terbagi dalam dua tahap dari empat kali penyaluran sehingga KPM akan menerima Rp 300 ribu setiap tahapnya.

"Kami berikan per September ini (tahap pertama) dan di awal Desember kami berikan yang kedua," katanya.

Ia juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengusulkan diri untuk masuk sebagai KPM. Kementerian Sosial (Kemensos) akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tenaga pendamping untuk memverifikasi usulan sebagai KPM tersebut.

"Jadi, warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program itu dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami. Kami punya pendamping 70.000 di seluruh Indonesia," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya