Tantang 100 Ekonom Prediksi Harga Minyak, Menkeu: Ngitungnya Gimana?
- VIVA/Anisa Aulia
VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menantang para ekonom untuk meramal harga minyak dunia di 2023. Sebab saat ini harga minyak mentah dunia masih dalam posisi ketidakpastian.
"Saya tanya nih ke 100 ekonom, proyeksi minyak anda tahun depan seperti apa? Caranya ngitungnya gimana? Saya pingin tahu," kata Sri Mulyani di hadapan para ekonom di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia ‘Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia’, Rabu 7 September 2022.
Foto ilustrasi minyak dunia
Ani begitu sapaan akrabnya menjelaskan, untuk anggaran subsidi energi di 2023 saat ini masih dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini anggaran subsidi lebih dari Rp 340 triliun dengan asumsi minyak di kisaran US$90 per barel.
"Kita belum selesai bicara dengan DPR, subsidi yang akan kita sediakan di tahun depan lebih dari Rp 340 triliun, itu dengan asumsi bahwa harga minyak di kisaran US$90 per barel. Tentu kita juga melihat ketidakpastian mengenai outlook dari harga minyak," jelasnya.
Kemenkeu Gunakan Data Agency
Ani mengatakan, pada perhitungan harga minyak tersebut Kementerian Keuangan menggunakan data kredibel di antaranya melalui International Energy Agency (IEA) dan konsensus Bloomberg.
"Kita juga di Kemenkeu mencoba, satu, pasti menggunakan data dari agency yang memang autoritatif di bidang minyak seperti International Energy Agency bahkan melihat Bloomberg konsensus," kata Ani.
"Kita juga lihat banyak outlook, tapi paling tidak kita mengidentifikasi dua faktor yang akan sangat dominan memengaruhi harga minyak termasuk komoditas di tahun depan," tambahnya.
Ani menuturkan, harga minyak dunia akan turun jika negara maju masuk ke jurang resesi. Karena dengan itu permintaan akan turun, dan mengakibatkan harga ikut turun.
"Harga mungkin akan turun, tidak lagi mencapai di atas US$100 per barel," ucapnya.
Proyek Infrastruktur Disetop Sementara, Menteri PU: Anggarannya Ditahan Bu Menkeu
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menjelaskan rencana Pemerintah yang bakal menghentikan sementara pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar.
