Jadi 220 Ribu Unit, PUPR Tambah Kuota Pembiayaan Perumahan FLPP 2023
- vstory
VIVA Bisnis – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah jumlah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan, melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), untuk Tahun Anggaran (TA) 2023.
"Dari sebelumnya sebanyak 200 ribu unit di TA 2022, menjadi 220 ribu unit di TA 2023," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna, dalam keterangannya, Selasa 6 September 2022.
Herry mengatakan, penambahan kuota penerima bantuan subsidi perumahan FLPP itu, juga akan diikuti dengan penambahan anggaran dari tahun 2022 sebesar Rp 23 triliun sehingga menjadi Rp 25,18 triliun.
Program FLPP tahun 2023 itu nantinya akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dengan jumlah yang sama yakni 220 ribu unit sebesar Rp 890 miliar. "Ada juga program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp3,46 triliun," ujarnya.
Pada TA 2023 juga akan disalurkan program bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp 4,64 triliun, dari dana masyarakat untuk 54.924 unit. Sehingga, total target penyaluran bantuan subsidi perumahan TA 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp 34,17 triliun.
"Bersumber dari APBN sebesar Rp 29,53 triliun dan dana masyarakat Rp 4,64 triliun," kata Herry.
Ilustrasi pembangunan rumah mendapatkan FLPP.
- VIVA/Dusep Malik
Dia mengatakan, untuk realisasi bantuan pembiayaan perumahan TA 2022, tercatat hingga 31 Agustus 2022 program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP sudah mencapai 132.288 unit atau sebesar 66,14 persen dari target 200 ribu unit. Hal itu seiring dengan penyerapan anggaran 63,91 persen, atau sebesar Rp 14,6 triliun dari total Rp 23 triliun.
Sedangkan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sudah terealisasi 5.042 unit, atau sebesar 69,23 persen dari target 7.283 unit. Serapan anggarannya Rp 196,5 miliar, atau 67,44 persen dari target Rp 291,4 miliar.
"Untuk BP2BT, bank pelaksana masih fokus menerbitkan KPR subsidi dengan skema FLPP dibanding dengan skema BP2BT," ujarnya.
PPN Mau Naik 12 Persen, Masyarakat Bakal Sulit Punya Rumah
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menolak rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.
