Pemerintah Pakai Tanda Tangan Elektronik, APBN Irit Rp132 Miliar
- Biro Pers, Media dan Infomasi Sekretariat Presiden
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pandemi COVID-19 yang mendorong implementasi pola kerja baru di masyarakat. Nyatanya hal itu juga membawa dampak positif bagi keuangan negara dan APBN .
Salah satunya yakni berkurangnya pemanfaatan alat tulis kantor (ATK) dalam seluruh lini kerja Pemerintahan. Yang, mendorong terjadinya pengeluaran yang lebih baik di lingkungan Kemenkeu.
Dia menjelaskan, hal itu misalnya terimplementasi melalui inovasi sistem digital, yang memungkinkan dirinya melakukan tanda tangan secara elektronik dibanding secara manual sebagaimana yang dilakukan sebelum pandemi COVID-19.
"Dengan (tanda tangan secara) elektronik itu kan tidak perlu belanja ATK, (sehingga terjadi efisiensi anggaran) mencapai Rp132 miliar," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin, 5 September 2022.
Gedung Kementerian Keuangan RI
- vivanews/Andry Daud
Selain lebih efisien dengan tanda tangan elektronik, rapat-rapat online atau hybrid yang dilakukan saat pandemi COVID-19 diakui Menkeu juga berhasil menekan biaya dan konsumsi dari rapat-rapat tersebut. Total efisiensi yang berhasil dilakukan dari rapat-rapat online itu nilainya bahkan mencapai Rp 161 miliar.
"Dengan meeting online dan hybrid, kita bisa melakukan efisiensi mencapai Rp 161 miliar. Berbeda dengan dulu di mana setiap rapat pasti ada konsumsi misalnya sampai tiga kali, itu aja nasi kotak berapa?" ujar Sri Mulyani.
Karenanya, Menkeu mengaku sangat bersyukur bisa mengimplementasikan sejumlah terobosan pendukung langkah-langkah efisiensi tersebut. Misalnya seperti penggunaan aplikasi Naskah Dinas Elektronik (Nadine), yang berhasil menekan pengeluaran ATK tersebut di lingkungan Kemenkeu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- M Yudha P/VIVA.co.id
Perbedaan signifikan pun dirasakan Sri Mulyani, yang mengaku pekerjaannya menjadi lebih ringan saat implementasi Nadine diterapkan. Sebab, sebelumnya dia masih harus menandatangani ribuan surat dan naskah perjalanan dinas, serta peraturan terkait yang menumpuk di meja kerjanya secara manual.
"Saat semua (dokumen) di cetak, zaman saya jadi Menkeu dulu saya sering bawa dua tas dokumen yang harus saya tanda tangani. Sampai pernah diledek oleh Pak JK (Jusuf Kalla) karena saya kemana-mana bawa koper dokumen," ujarnya.
