Harga BBM Mahal, Sri Mulyani Tegaskan Ada Krisis Energi
- M Yudha P/VIVA.co.id
VIVA Bisnis – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjabarkan, hal yang paling menantang dalam APBN 2023 adalah membuat proyeksi dari perekonomian, pada kondisi yang masih sangat volatil dan dinamis seperti saat ini.
Sebab, selain dari aspek ekonomi semata, sejumlah dinamika politik dan keamanan global pun masih menjadi momok yang mesti diwaspadai. Karena menyebabkan berbagai ketidakpastian yang akhirnya memengaruhi ekonomi.
"Ini masih menjadi suatu elemen yang sangat mempengaruhi suasana tahun 2023," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin, 5 September 2022.
Untuk menghadapinya, Menkeu memastikan APBN akan menjadi instrumen shock absorber secara maksimal, tanpa mengorbankan sustainabilitasnya. Sehingga, kalibrasi kebijakan-kebijakan akan terus dilakukan, terutama untuk fungsi shock absorber dari sisi inflasi. Misalnya dengan kenaikan harga terutama minyak, dan seluruh harga-harga energi.
Petugas SPBU mengganti papan Harga BBM.
- VIVA/Foe Peace Simbolon
"Apakah itu BBM (Bahan Bakar Minyak) , elpiji, listrik, semuanya mengalami tekanan biaya produksi yang sangat melonjak. Karena bahan dasarnya melonjak tinggi dengan adanya krisis energi ini," ujarnya.
Hal semacam itulah yang diantisipasi oleh Pemerintah dalam bentuk kenaikan subsidi kompensasi. Di mana, sebagiannya juga diberikan dalam bentuk Bansos, yang sifatnya pembelian dukungan secara langsung kepada kelompok yang paling rentan.
Sri Mulyani menegaskan, Indonesia juga waspada kenaikan risiko, karena inflasi global menyebabkan likuiditas semakin ketat. Selain itu, cost of fund dari surat utang negara juga cenderung akan meningkat.
Karenanya, pengendalian defisit dan utang harus digenjot oleh pemerintah, agar risiko tersebut tidak mengekspos langsung APBN dan perekonomian nasional. Hal itu selain tetap menjaga momentum transformasi ekonomi nasional agar tetap berjalan baik.
Harga BBM.
- VIVA.
Berbagai reformasi, baik itu yang di fiskal seperti undang-undang yang disetujui DPR, akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Perbaikan dari sisi fiskal, baik itu dari sisi penerimaan, belanja, dan pembiayaan serta pengelolaan aset negara, juga akan terus diperbaiki.
"Misalnya dengan menjaga prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur yang sangat menentukan transformasi ekonomi, termasuk juga pembangunan pemekaran Papua dan IKN serta prioritas menjaga daya tahan masyarakat," kata Sri mulyani.
"Terutama berhubungan dengan perlindungan sosial, dan menangani masalah yang fundamental seperti stunting atau bahkan kemiskinan ekstrem," ujarnya.
