4 Isu Strategis Hukum Pengelolaan BUMN yang Jadi Sorotan Kementerian

Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sumber :
  • VIVA/Andry Daud

VIVA Bisnis – Ada empat isu strategis hukum perlu disoroti terkait fungsi hukum dalam pengelolaan BUMN. Demikian diungkapkan Koordinator Hukum Korporasi I Kementerian BUMN, Anas Puji Istanto.

Erick Thohir Tunjuk Maya Watono Jadi Direktur Utama InJourney

Ia menjelaskan, isu yang menjadi program strategis BUMN ini akan dibahas dalam forum 'Road to BUMN Legal Summit 2022', bertajuk "Strategic & Common Issues in State Owned Enterprise" yang merupakan kerja sama Kementerian BUMN dengan Forum Hukum BUMN.

"Yakni isu strategis holdingisasi dan kolaborasi, penegakan hukum (bersih-bersih BUMN), pemulihan kerugian akibat penyimpangan di BUMN, dan pengelolaan aset BUMN," kata Anas dalam keterangannya, Kamis 1 September 2022.

Roy Marten dan Amstrong Sembiring Sepakat untuk Perjuangkan Hal Ini

Pekerja bangunan konstruksi (ilustrasi BUMN konstruksi/karya).

Photo :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

Anas menambahkan, wacana ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi pemantik bagi para Insan Legal BUMN, untuk memulai diskusi tentang isu strategis hukum.

Penundaan Rencana Pembentukan BPI Danantara Jadi Sorotan

"Yang kemudian dapat dilanjutkan pada acara BUMN Legal Summit 2022," ujarnya.

Ketua Umum Forum Hukum BUMN, Puji Haryadi mengemukakan, dalam rangka Road to BUMN Legal Summit 2022, pihaknya telah menyelenggarakan sejumlah event seperti lomba Legal Review dan webinar khusus bagi kalangan mahasiswa yang terbagi dalam dua sesi.

Webinar ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi Insan Legal BUMN, dalam penyelenggaraan acara BUMN Legal Summit 2022. Selain itu, webinar bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan masukan dari berbagai BUMN, terkait isu hukum umum dan strategis mengenai BUMN sebagai salah satu bahan kegiatan BUMN Legal Summit 2022.

"Hal itu juga untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif mengenai isu hukum umum dan strategis terkait BUMN (top down session)," ujarnya.

Forum Hukum BUMN merupakan wujud sinergi antarfungsi hukum di lingkungan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN. Organisasi ini akan mengembangkan fungsi dan perannya untuk berkontribusi lebih dalam mendukung peningkatan hasil usaha BUMN, dalam pengelolaan aset dan proses mediasi serta advokasi dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi BUMN dan Anak Usaha BUMN.

"Isu-isu strategis dan terkini serta bagaimana tata cara pengelolaannya, tentu akan menjadi bahasan menarik. Webinar ini juga memberikan sedikit gambaran dari strategi pengembangan fungsi hukum di lingkungan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN ke depannya," ujarnya.

Diketahui, Kementerian BUMN bekerja sama dengan Forum Hukum BUMN, bakal menggelar 'BUMN Legal Summit 2022' di Bali pada akhir September 2022 mendatang. Dengan mengusung tema ‘Building Stronger Foundation for Growth’, acara itu akan diikuti oleh seluruh Insan Legal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun pondasi fungsi hukum BUMN yang semakin kuat dalam mendukung pertumbuhan dan transformasi BUMN.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya