Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran, Sri Mulyani: Kesenjangan Semakin Besar
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA Bisnis – Pemerintah telah memberikan sinyal untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Alasannya subsidi dan kompensasi energi Rp 502 triliun dinilai tidak tepat sasaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, anggaran subsidi BBM sebesar Rp 502 triliun berpotensi melebar hingga Rp 698 triliun. Penerima subsidi juga dipastikan tidak tepat sasaran, karena hanya dinikmati 5 persen oleh kelompok tidak mampu.
"Karena sungguh ratusan triliun, kita hanya 5 persen (Solar) dinikmati kelompok tidak mampu. Dan 20 persen (Pertalite) dinikmati oleh kelompok tidak mampu maka dampaknya adalah kesenjangan yang makin besar," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran, Selasa 30 Agustus 2022.
Pemerintah Alihkan Tambahan Subsidi BBM ke Bansos
Menkeu Sri Mulyani.
- Anisa Aulia/VIVA.
Maka dari itu, jelasnya, pemerintah melakukan pengalihan subsidi BBM ke bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu.
"Bapak Presiden kemarin menetapkan kita mulai melakukan pengalihan subsidi yang begitu besar sebagian untuk langsung dibagikan kepada kelompok yang tidak mampu," jelasnya.
Sebelumnya Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, subsidi dan kompensasi energi yang telah diberikan Pemerintah sebesar Rp 502 triliun sebagian besar dinikmati oleh orang kaya.
"Dari dana Rp 502 triliun kalau yang menikmati paling banyak itu empat top rumah tangga tertinggi. Yang nomor dua terkaya, nomor tiga terkaya sampai nomor empat, jadi 40 persen top tertinggi," kata Sri Mulyani.
Untuk Pertalite dari total subsidi sebesar Rp 93 triliun, sebanyak 86 persen atau Rp 80 triliun dinikmati oleh rumah tangga top 30 persen (orang terkaya).
"Rp 80 triliun dinikmati 30 persen terkaya. Solar dari Rp 143 triliun, itu 89 persennya atau Rp 127 triliun yang menikmati dunia usaha dan orang kaya," jelasnya.
Dari ratusan triliun subsidi tersebut, hanya kecil yang dinikmati oleh masyarakat miskin. Padahal, tujuan dari subsidi tersebut untuk dinikmati oleh masyarakat miskin.
"Jadi kalau pertalite 23 juta (kiloliter), 15,8 juta yang menikmati orang kaya, hanya 3,9 juta saja 40 persen terbawah. Solar sama, dari 15 juta hanya kurang dari 1 juta yang dinikmati oleh kelompok miskin," terangnya.
Proyek Infrastruktur Disetop Sementara, Menteri PU: Anggarannya Ditahan Bu Menkeu
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menjelaskan rencana Pemerintah yang bakal menghentikan sementara pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar.
