Di DPR, Menkeu Tegaskan Subsidi dan Bansos Harus Diawasi Tepat Sasaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sumber :
  • VIVA/Anisa Aulia

VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta subsidi energi dan bantuan sosial (bansos) Rp 24,17 triliun harus diperhatikan untuk tepat sasaran. Sebab subsidi energi dan kompensasi Rp 502 triliun yang diberikan Pemerintah sebelumnya dinilai belum tepat sasaran. Itu karena banyak dinikmati oleh orang kaya.

Usai Nyoblos, Ini Harapan Sri Mulyani untuk Gubernur Banten dan Wali Kota Tangsel

"Perlindungan APBN dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial harus terus diperhatikan agar tepat sasaran, yaitu bagi mereka yang benar-benar rentan dan membutuhkan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa 30 Agustus 2022.

Ani begitu sapaan akrabnya mengatakan, dunia saat ini dihadapkan pada krisis pangan dan energi. Di mana harga-harga telah melonjak tajam, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berusaha untuk meredam syok tersebut.

Pakai Kemeja Abu-abu, Sri Mulyani Nyoblos di TPS Bintaro Tangsel

"Akibatnya tahun 2022 ini belanja subsidi dan kompensasi ini untuk energi melonjak sangat tinggi, yaitu tiga kali lipat," ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Photo :
  • Tangkapan layar.
Sri Mulyani Ungkap Investasi di KEK Capai Rp 205,2 Triliun, Sudah Serap 132.227 Tenaga Kerja

Maka dari itu, dengan pelebaran anggaran subsidi energi mencapai Rp 502 triliun dari sebelumnya yang dirancang hanya Rp 152, 5 triliun. Kemampuan APBN sebagai peredam harus didukung oleh seluruh pihak agar tetap terjaga.

"Kita harus semakin kompak bersama-sama saling menjaga dan melindungi dengan memanfaatkan instrumen kebijakan fiskal dan instrumen kebijakan moneter secara sinergis, tepat ukuran, tepat waktu. Dan terjaga kredibilitas, kesinambungan, dan efektifitasnya," jelasnya.

Ani menuturkan, tantangan gejolak dunia saat ini masih cukup panjang. Dan diharapkan Pemerintah mampu untuk membangun ketahanan pangan dan energi agar mampu melindungi rakyat.

"Kita harus mampu membangun ketahanan pangan dan energi agar mampu melindungi perekonomian dan rakyat. Dari ketidakpastian global dan ancaman kenaikan harga energi dan pangan serta inflasi yang sangat nyata," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya